• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Senin, Januari 18, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Fokus

Mandenas : Pemerintah Harus Fokus Tangani Pelanggaran HAM Papua

4 Desember 2020
Di Fokus
0
Yan Mandenas Menilai Ada Isi UU Omnibus Law Cipta Kerja Sengaja Dipelintir
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, meminta Pemerintah Pusat tidak berlebihan menyikapi persoalan dinamika sosial politik di tanah Papua, namun tetap fokus penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang terjadi di Papua tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

Menurutnya, aspirasi masyarakt menyuarkan Papua Merdeka itu merupakan respon panjang dari cara – cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas bahkan papua ibarat daerah oprasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penaganan konflik sosial politik.

Bahkan sanggat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab.

“Hal itu berakibat pada respon masayarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negeri sendiri, dengan melihat korban rakyat Papua, ibarat mahluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat,” kata Yan Mandenas dalam rilisnya, Jumat (4/12/2020).

“Saya berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan di Papua, mulai dari Penaganan Kemanan, Konflik Sosial Politik, Korupsi, Pembangunan manusia Papua, Pemberdayaan Orang Asli Papua dan Peyelesaian Pelangaran HAM di Papua Yang tak kunjung usai,” ungkap Yan Mandenas, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini menegaskan penaganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap Pembangunan di Papua. Namun, yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu, yang sanggat diskriminatif terhadap Mmsayarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah soasial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat papua di seluruh pelosok tanah air.

“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan Yang relevan dan dapat di terima seluruh Rakyat papua tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku okn-oknum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan Profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua,” tegasnya.

Anggota DPR RI Dapil Papua ini menilai, apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejangalan yang tak kujung usai di Tanah Papua,

Sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, diyakini akan ada solusi Damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua saya yakin eskalasi Politik di Tanah Papya tidak akan berkahir, karena Rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri,” ujarnya.

“Pertanyaan saya siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan, sehingga pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan negara terhadap Rakyat Papua,” sambung Yan.

Mandenas berharap rakyat Papua bisa dijadikan sebagai subject pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masayarakat Papua akan selalu merasa di hargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.

“Disisi lain evaluasi dan dialog harus terus di lakukan melalui perangkat pemerintah yang ada dan saya berharap perilaku aparat perlu dibenahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan Rakyat Papua,” pungkasnya.

SEO

Berita Terkait

Pemerintah Perkuat Desain Pembangunan Berbasis OAP

Pemerintah Perkuat Desain Pembangunan Berbasis OAP

5 Desember 2020

Koreri.com, Jakarta – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi...

Desak Pengguna Dana Otsus Dievaluasi, Wali Kota: Menyimpang, Proses Hukum!

Desak Pengguna Dana Otsus Dievaluasi, Wali Kota: Menyimpang, Proses Hukum!

15 November 2020

Koreri.com, Jayapura – Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM mendesak Pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi penggunaan dana Otonomi...

Hasil TGPF Intan Jaya: Aparat Diduga Terlibat Penembakan Pdt. Yeremia

Kapenkogabwilhan III: TNI Hormati Rekomendasi TGPF Intan Jaya

3 November 2020

Koreri.com, Jayapura - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan hasil rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Intan Jaya oleh...

Legislator RI Minta TPN OPM Hentikan Kekerasan di Intan Jaya

Kematian Pdt. Yeremia : Pemerintah Harus Segera Publikasikan Pelaku Penembakan

23 Oktober 2020

Koreri.com, Jakarta - Belum lama ini Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI atas kasus...

RSUD Dok 2 Jayapura Ditarget Jadi “Medical Tourism” di Asia Pasifik

Pengembangan RSUD Dok II Jayapura Siap Diperjuangkan

16 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura - Anggota Komisi I DPR RI, Bidang Pertahanan, Yan Permenas Mandenas menyambangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok...

RSUD Dok II Jayapura Dapat Bantuan 500 Alat Swab

RSUD Dok II Jayapura Dapat Bantuan 500 Alat Swab

16 Oktober 2020

Koreri.com, Jayapura - Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan Yan Permenas Mandenas memberikan bantuan 1500 alat rapid test dan...

Berita Selanjutnya
Tegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional, Kapolri Kukuhkan Tim Interpol

Tegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional, Kapolri Kukuhkan Tim Interpol

Rekomendasi

Pembatasan Aktivitas, Aparat Blokade Sejumlah Jalan di Kota Jayapura

Pembatasan Aktivitas, Aparat Blokade Sejumlah Jalan di Kota Jayapura

8 bulan ago
Kopling Bersama TNI di Yapsel Gelar Aksi Peduli Lingkungan

Kopling Bersama TNI di Yapsel Gelar Aksi Peduli Lingkungan

3 bulan ago

Populer

  • 11 Tersangka Tindak Pidana Pilkada Waropen Diserahkan Ke JPU

    11 Tersangka Tindak Pidana Pilkada Waropen Diserahkan Ke JPU

    90 shares
    Share 36 Tweet 23
  • Berkas Lengkap, Tersangka Politik Uang Pilkada Mamra Dilimpahkan ke Jaksa

    84 shares
    Share 34 Tweet 21
  • Apresiasi Kinerja Kejari Biak Numfor, Ini Catatan Kajati Papua

    65 shares
    Share 26 Tweet 16
  • Dinilai Tak Mendasar, PMK2 Siap Bantah Tudingan AYO di MK

    46 shares
    Share 18 Tweet 12
  • Pekan Ini 696 Nakes Teluk Bintuni Terima Vaksin Sinovac

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Koreri Trans Media

© 2017-2020 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Fokus

© 2017-2020 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In