• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Selasa, Maret 9, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Pemerintahan

Pemerintah Perkuat Desain Pembangunan Berbasis OAP

Atasi Akar Masalah Papua

5 Desember 2020
Di Pemerintahan
0
Pemerintah Perkuat Desain Pembangunan Berbasis OAP

Sumber : Google

Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jakarta – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat di kedua wilayah.

“Strategi komprehensif untuk Papua telah dilakukan dari berbagai perspektif sejak era otonomi khusus (otsus) tahun 2001, baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun daerah. Sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat. Perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutip siaran pers Biro Humas, Kementerian PPN/Bappenas yang diterima Koreri.com, Sabtu (5/12/2020).

Desain besar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut meliputi tujuh langkah strategis.

Pertama, pemerintah sepakat bahwa kerangka Otsus sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah langkah asimetris, afirmatif, dan kontekstual dalam mengelola pembangunan, pemerintahan daerah, dan  pelayanan publik di Tanah Papua.

Dalam konteks kerangka regulasi sektoral hingga kerangka anggaran, Otsus memantik semangat baru perumusan kebijakan yang bersifat khusus untuk Papua, baik di level pusat maupun di daerah.

Kedua, Otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah.

OAP sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota, mengakui kekhususan kultural melalui kehadiran Majelis Rakyat Papua sejak 2004, dan membentuk kabupaten-kabupaten baru sejak 2002 guna percepatan pelayanan publik untuk masyarakat Papua di daerah-daerah terpencil.

Artinya, kewenangan untuk mengelola pembangunan telah berada di tangan masyarakat Papua, sesuai kebutuhan dan kearifan lokal.

Ketiga, Otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan yang terbaru, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Strategi ini merupakan bukti keberpihakan yang bersifat kontekstual Papua dengan fokus di SDM Papua, ekonomi rakyat dari hulu ke hilir, infrastruktur wilayah yang terpadu, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemerintah Indonesia mendorong kegiatan prioritas yang bersifat quick wins di berbagai kabupaten/kota sesuai wilayah adat dan memperkuat kemitraan dengan berbagai tokoh-tokoh lokal di berbagai sektor untuk pelaksanaan pembangunan 2021 hingga 2024 mendatang,” tambah Menteri Suharso.

Keempat, langkah Presiden Joko Widodo melalui adopsi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Adapun pendekatan 7 wilayah adat di Papua meliputi wilayah adat Saireri, Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Animha, Domberai, dan Bomberai.

Strategi kebijakan dan pelaksanaan tersebut diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kearifan lokal di Papua dan Papua Barat.

Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan BUMN.

Secara khusus, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua, termasuk terobosan penting bagi pengusaha OAP untuk ikut serta dalam pengadaan langsung dalam pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000.

Secara khusus, pengusaha OAP juga dapat mengikuti tender yang pesertanya terbatas pada pelaku usaha Papua untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000. Kebijakan afirmatif ini juga dibidik untuk menciptakan wirausaha di kalangan OAP.

Keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020 yang diundur ke Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi Covid-19. Hal ini merupakan momen bersejarah untuk membangkitkan kebanggaan dan identitas jati diri OAP, serta menggerakkan pemerataan ekonomi daerah untuk semua lapisan masyarakat Papua.

Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo, PON bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi juga berperan sebagai arena bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan, hingga memperkuat persatuan dan kesatuan.

PON XX Tahun 2021 yang akan diselenggarakan di 4 kabupaten/kota, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika, serta Merauke sebagai kabupaten penyangga akan mempertandingkan 37 cabang olahraga (cabor), di antaranya aerosport, anggar, bulutangkis, catur, dayung, gulat, judo, menembak, muaythai, panahan, senam, sepak takraw, sepatu roda, taekwondo, tarung drajat, tenis, tinju, hingga wushu dan beberapa cabor lainnya.

Ketujuh, berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan afirmatif untuk Papua didasarkan dengan kondisi global yang berlangsung, baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender dan inklusi sosial, pemerintahan yang kolaboratif dan terbuka, maupun keamanan insani. Dalam hal ini, beberapa inisiasi baru dilakukan, seperti penerapan Low Carbon Development Initiative atau Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat, inisiasi Green Economic Growth for Papua, hingga pembangunan kampung berbasis digital di Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah bersifat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua. Prinsip dasar kita bersama adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Menteri Suharso.

AND

Berita Terkait

Datangi Pemprov Papua, Ini Desakan FPHS Tsingwarop Soal Saham 4 Persen

Datangi Pemprov Papua, Ini Desakan FPHS Tsingwarop Soal Saham 4 Persen

23 Februari 2021

Koreri.com, Jayapura - Perwakilan Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop mendatangi kantor Gubernur Papua mendesak penyelesaian pembagian saham 4 persen...

Refleksi : 166 Tahun Momen Bersejarah Pekabaran Injil di Tanah Papua

Refleksi : 166 Tahun Momen Bersejarah Pekabaran Injil di Tanah Papua

5 Februari 2021

Koreri.com, Jayapura - Memperingati dan mensyukuri momen bersejarah Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke 166 Tahun, 5 Pebruari 1855...

Yan Mandenas Menilai Ada Isi UU Omnibus Law Cipta Kerja Sengaja Dipelintir

Mandenas : Pemerintah Harus Fokus Tangani Pelanggaran HAM Papua

4 Desember 2020

Koreri.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, meminta Pemerintah Pusat tidak berlebihan menyikapi persoalan dinamika sosial...

KPK Dorong Pemerintah dan Masyarakat di Papua Saling Kontrol

KPK Dorong Pemerintah dan Masyarakat di Papua Saling Kontrol

24 November 2020

Koreri.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus mendorong upaya pencegahan penyelewengan uang negara dengan memaksimalkan peran Pemerintah juga...

Desak Pengguna Dana Otsus Dievaluasi, Wali Kota: Menyimpang, Proses Hukum!

Desak Pengguna Dana Otsus Dievaluasi, Wali Kota: Menyimpang, Proses Hukum!

15 November 2020

Koreri.com, Jayapura – Wali Kota Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM mendesak Pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi penggunaan dana Otonomi...

Hasil TGPF Intan Jaya: Aparat Diduga Terlibat Penembakan Pdt. Yeremia

Kapenkogabwilhan III: TNI Hormati Rekomendasi TGPF Intan Jaya

3 November 2020

Koreri.com, Jayapura - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan hasil rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Intan Jaya oleh...

Berita Selanjutnya
Kemensos RI Salurkan Bansos bagi Warga Papua Barat

Kemensos RI Salurkan Bansos bagi Warga Papua Barat

Rekomendasi

Sowan ke Ketua MUI Sulsel, Kapolri : Dukungan Ulama Penting Untuk Jaga Kamtibmas

Sowan ke Ketua MUI Sulsel, Kapolri : Dukungan Ulama Penting Untuk Jaga Kamtibmas

3 minggu ago
Lakukan Penipuan, TNI Gadungan Diamankan Polisi

Lakukan Penipuan, TNI Gadungan Diamankan Polisi

7 bulan ago

Populer

  • Tim Gabungan Masih Dalami Terbakarnya Kapal Fajar Baru 8

    Tim Gabungan Masih Dalami Terbakarnya Kapal Fajar Baru 8

    18 shares
    Share 7 Tweet 5
  • Kinerja Pimpinan OPD Disorot, Bupati Diminta Lakukan Evaluasi Total

    23 shares
    Share 9 Tweet 6
  • Air Mata Haru Komjen Paulus Waterpauw Saat Tinggalkan Mapolda Papua

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Menuju Tambrauw 01, Bonepay Tunggu Hasil Revisi UU Pilkada

    18 shares
    Share 7 Tweet 5
  • Pisah Sambut Kapolda, Komjen Paulus Kenang Perjalanan Kariernya di Papua

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Fokus
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum & Kriminal
  • Olahraga
  • Tekno

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In