Koreri.com, Jayapura – Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Teguran tersebut diberikan lantaran aksi yang bersangkutan memasuki negara Papua Nugini (PNG) dengan cara ilegal tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mendagri menegaskan, setiap kepala daerah wajib mengajukan izin jika hendak bepergian ke luar negeri.
Hal itu diatur dalam dalam UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
“Prosedur itu dilanggar, itu melanggar hukum, ada sanksinya dan sementara diberikan teguran keras,” tegasnya saat ditemui awak media di Lobby Swiss-Belhotel Jayapura, Senin (5/4/2021).
Mendagri juga menuturkan, Gubernur Enembe beralasan, perjalanannya ke luar negeri dalam rangka menjalani pengobatan.
Namun, ditekankan Mendagri, hal itu tak dapat dibenarkan. Sebab, setiap pejabat publik atau kepala daerah, memiliki aturan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sebagaimana undang-undang.
“Pak Gubernur tidak pernah mengajukan izin kepada Kemendagri, padahal kalau memang urgent, komunikasi sama saya sebagai otoritas yang memberikan izin. Setelah itu surat menyusul, kalau memang tujuannya untuk kepentingan kesehatan, pasti kita izinkan,” tandasnya.
Mendagri pun berharap, pelanggaran tersebut tak diulangi, bahkan oleh kepala daerah lainnya.
Ia berharap semua kepala daerah taat terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan.
SEO
