Kasihiw membeberkan sejumlah OPD teknis yang mendapat skala prioritas dalam merekrut tenaga honorer yakni Dinas Pendidikan (tenaga guru), Dinas Kesehatan (tenaga medis), Badan Pendapatan Daerah serta OPD yang bertugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
“Kalau yang sifatnya hanya staffing dan umum, harus kita hitung dengan baik karena kita tidak terlalu membutuhkan tenaga honorer di situ. Ada tenaga CPNS yang baru saja menerima SK, yang bisa kita pergunakan. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan setiap OPD dalam merekrut honorer harus berdasarkan kebutuhan, jangan karena keinginan,” jelas Kasihiw.
Mantan Kepala Bappeda Tambrauw itu mengatakan, seleksi ketat dalam perekrutan tenaga honorer itu, juga dilandasi kemampuan anggaran daerah dalam membayar tenaga honorer setiap bulannya. Jangan sampai kata Piet, setiap OPD sudah terlanjur merekrut tenaga honorer banyak, tapi kemampuan keuangan daerah dalam membayar honor mereka tidak ada.
“Ini yang harus realistis. Jangan sampai kita menerima banyak, tapi tidak mampu kita bayar,” tandasnya.
KENN
