Koreri.com, Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengatakan pihaknya siap memback-up keamanan tiga provinsi baru yang disahkan DPR RI pada akhir bulan Juni 2022.
Menurutnya, 500 personil Brimob Nusantara sudah tiba di Papua mulai hari Sabtu (25/6/2022) untuk menjaga keamanan di ibukota tiga provinsi baru diantaranya Merauke, Wamena dan Nabire.
“Jadi, Brimob Nusantara 500 dan Brimob daerah sebanyak 800, Total 1.300 personil,” kata Kapolda kepada wartawan usai rapat Panja Komisi II DPR RI bersama Bupati/Walikota dan forkopimda di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022).
Tentunya, kata Kapolda, ditambah juga perkuatan dari masing-masing Polres yang ada khususnya misalnya di Merauke, Mimika dan Nabire serta Wamena dan Polda Papua juga akan mempersiapkan perkuatannya baik Brimob maupun Samapta Polda untuk memback-up.
“Ini nanti akan kami lihat perkembangan setelah hari ini dan saya sangat senang karena tadi semua pemimpin (Bupati/Walikota-red) menyatakan menerima, mudah – mudahan ekskalasi yang selama ini dilihat macam dihadap – hadapkan bisa turun, landai/aman dan masing – masing wilayah pemekaran,” kata Kapolda.
Ditegaskannya dengan penambahan pasukan ini tidak mengganggu perkuatan pasukan yang ada saat ini di beberapa wilayah merah yang rawan konflik di Papua.
“Tidak ada pergeseran, mereka tetap menjaga wilayah masing-masing di enam wilayah yang kita sudah tetapkan sebagai daerah konflik dan mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana yang saya harapkan,”ujarnya.
Terkait masih bertikainya penentuan ibukota Papua Tengah antara Nabire dan Mimika. Mantan Kapolres Jayapura itu berharap ada solusi terbaik.
“Sebenarnya sebelum pertemuan saya sudah mengingatkan kepada seluruh bupati untuk kita harus mengalahkan ego kita masing – masing dan melihat kepentingan besar untuk masing – masing wilayah pemekaran. Jangan dilihat hari ini akan tetapi kedepan,”tegasnya.
Hal ini sesuai dengan harapan agar pemekaran provinsi ini untuk memperpendek pelayanan pemerintah dan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua pada masing – masing wilayah.
“Mudah – mudahan ini diharapkan bisa di elaborasi para bupati termasuk masalah Pegunungan Bintang dan saya sangat yakin dan percaya pasti ada jalan keluar,” katanya.
Kapolda berharap kehadiran para pejabat di Provinsi Papua untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan di forum ini karena sudah mengatasnamakan masyarakat.
“Saya apresiasi kepada semua Bupati yang dengan tagas berani bicara kebenaran dan Saya harap Rapat Komisi II DPR RI hari ini di Jayapura dan kemarin di Merauke harus diserap aspirasinya masyarakat Papua dengan baik,” jelas Kapolda papua.
Sekali lagi, ujar Kapolda, seluruh personel aparat keamanan siap mengawal proses pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Protektif dan Afirmatif harus menjadi bagian integral dalam pemekaran oleh Pemerintah Pusat. Mungkin ini akan menjadi solusi pemecahan masalah di Papua,” jelasnya.
Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat dan pemerintah Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan catatan-catatan yang dituntut oleh masyarakat Papua terutama untuk kepentingan dan perlindungan hak hak orang asli Papua.
VER
