Koreri.com, Manokwari – Gabungan fraksi DPR Papua Barat memberikan catatan kritis terhadap penjelasan nota keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) TA 2022.
Pemandangan umum gabungan fraksi yang disampaikan juru bicara Arifin S dalam rapat paripurna di Ballroom Aston Niu Manokwari, Rabu (28/9/2022).
Ada lima catatan kritis yaitu gabungan fraksi memandang perlunya program pemerintah tentang stunting di Provinsi Papua Barat yang berangsur-angsur mengalami penurunan.
Agar lebih serius lagi sehingga stunting ini dapat ditekan sebagaimana pada tahun 2021 sebesar 30% dan tahun 2022 turun menjadi 26,22 %, dan diharapkan, nilai presentasenya lebih diperkecil lagi agar balita-balita dibawah umur mendapat gizi yang lebih naik.
Kemudian, gabungan fraksi meminta kepada Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, M.Si untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana alokasi khusus (DAK) diberikan durasi yang cukup mengingat kondisi alam daerah ini cukup berat sehingga pihak ketiga yang mengerjakan dapat mengatur waktu.
“Dana tersebut dikembalikan ke pusat sehingga beban oleh pihak ketiga dibiayai melalui APBD Perubahan 2022. Persoalan ini terjadi pada Dinas Pendidikan dan Dinas lainnya yakni sebesar Rp 349.569.584.000.00, sehingga dapat mempengaruhi sumber pendapatan dana lain-lain,” jelas Arifin dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang ketiga tahun 2022 yang dipimpin Wakil Ketua I Ranley H.L Mansawan, S.E.
Setelah menyampaikan pemandangan umum gabungan fraksi, pimpinan rapat menskors rapat dan akan dilanjutkan dengan jawaban Pj Gubernur Papua Barat atas tanggapan gabungan fraksi.
KENN
