KPK vs Lukas Enembe: Degradasi Kepemimpinan dan Ketokohan Papua di Era Digital

Koreri.com, Jakarta – Jujur, saat ini Provinsi Papua sedang mempertontonkan tipikal kepemimpinan gaya baru yang bagi Redaksi Koreri, sangat bertolak belakang dengan kaidah-kaidah era digital saat ini.

Satu sebutan, “memalukan”, kalau bisa diungkapkan dengan kata-kata jujur.

Hal yang dipertontonkan justru 180 derajat berbalik arah dan menunjukkan betapa kepemimpinan dan ketokohan di provinsi tertua di Tanah Papua itu belum sampai pada level yang seharusnya dimiliki di era moderen saat ini.

Sebagai Provinsi tertua di Tanah Papua, sepertinya pengembangan kepemimpinan ataupun ketokohan yang dalam Bahasa Inggris disebut ‘leadership’  di daerah tersebut sedang mengalami transformasi besar namun dengan arah terbalik yakni, ‘kemunduran’ dan bukan ‘kemajuan’.

Tindakan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak panggilan KPK, dipertontonkan kepada masyarakat luas di Provinsi Papua dan wilayah lain di Tanah Papua atau Indonesia, seolah Ia kebal terhadap hukum negara.

Hal itulah yang menjadi indikasi nyata bahwa degradasi ‘leadership’ di Provinsi tertua di Tanah Papua itu sedang berbalik arah sebagai suatu kemunduran nyata, bertolak belakang dengan bangunan megah “Stadion Papua Bangkit” yang juga diberi nama “Stadion Lukas Enembe” atau pun “Gedung 9 Lantai” yang sedang dibangun itu.

Hal tersebut semakin diperparah dengan hadirnya sekelompok orang yang menamakan diri mereka Dewan Adat Papua, memploklamirkan dirinya yang adalah seorang tersangka gratifikasi sebagai Kepala Suku Besar Papua.

Geleng-geleng kepala kita dibuatnya. Miris dan memalukan!

Pekerjaan sekelompok ‘intelektual’ adat yang kita sendiri tidak tahu sejauh mana legitimasinya, dan tidak tahu diangkat dan disahkan oleh siapa dan atas dasar apa, mengangkat diri sebagai perwakilan adat seluruh orang Papua, mengukuhkan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Orang Papua?

Kegilaan apa lagi ini? Apakah sudah tidak ada cara yang lain untuk berkelit dan tidak mempermalukan diri sendiri demi sebuah kepatuhan terhadap hukum?

Kami tidak sedang bertaruh soal mana provinsi yang bakalan paling maju di Tanah Papua terkait ‘leadershipnya’ tapi sudah jelas, selain sebagai Provinsi termiskin di Indonesia, kalau tidak dikelola dengan baik, bakal menjadi provinsi terbelakang dibanding Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Barat Tengah dan Saireri.

Jadi, stop kegilaan ini! kalimat ini menjadi akhir dari tulisan kami, “Jangan jual-jual Papua untuk tujuan-tujuan yang menyalahi norma adat, norma agama dan norma hukum. Papua ini bukan milik segelintir orang. Papua milik 7 wilayah adat! Untuk kasus Lukas Enembe, itu adalah kasus pribadi beliau. Jangan bawa-bawa seluruh orang Papua, itu mempermalukan kami yang tahu aturan hukum, agama dan adat.”

 

Konten Khusus – Redaksi Koreri