Koreri.com, Jayapura – Komandan Korem 172/PWY, Brigjen TNI J.O Sembiring, bersama Satgas Damai Cartenz serta Koramil Kiwirok melaksanakan patroli guna melihat situasi dan kondisi terkini Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kamis (3/11/2022).
Kunjungan Danrem kali ini, atas adanya permintaan Pemda Pegunungan Bintang yang ingin mengembalikan masyarakat yang sempat keluar dari Distrik Kiwirok akibat konflik pada September 2021 lalu yang mengakibatkan kurang lebih 370 masyarakat keluar dari distrik kiwirok dan saat ini ingin kembali ke kampung untuk kembali hidup seperti biasa.
Dari patroli yang dilakukan, tampak fasilitas umum seperti sekolah SD dan SMP Kiwirok berantakan karena sudah lama tidak digunakan, perumahan guru juga terlihat kosong.
Demikian juga Bandara Kiwirok terlihat landasan sudah mulai ditumbuhi rerumputan, Puskesmas Dan Bank Papua Kiwirok terlihat habis dilahap api karena terbakar, sedangkan Gereja GIDI Kiwirok terlihat masih berdiri kokoh, perumahan masyarakat terlihat tidak berpenghuni karena sudah lama tidak digunakan.
“Hari ini kita tiba di Kiwirok dan kunjungan saya hari ini adalah untuk memberikan semangat moril kepada prajurit saya sekaligus memberikan penekanan terkait tugas yang dilaksanakan,” kata Danrem dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).
“Saya kesini atas permintaan Bapak Bupati Pegunungan Bintang dimana beliau berharap sekali agar masyarakat Kiwirok yang pada bulan September tahun lalu keluar dari Kiwirok ini,” sambungnya.
Setelah masyarakat tinggalkan kiwirok september 2021, kata Danrem, saat itu Pos TNI/Polri di serang dan kemudian terjadi pembakaran fasilitas umum seperti Puskesmas Kiwirok, Kantor Bank Papua Perwakilan Distrik Kiwirok, Kantor Distrik Kiwirok, Barak Dokter, Sekolah Dasar Kiwirok, dan Pasar Kiwirok.
Bahkan saat itu tenaga medis juga mendapatkan kekerasan hingga 1 orang tewas ditembak dan 4 orang lainnnya luka-luka serta ditambah anggota TNI/Polri yang gugur.
“Pasca kejadian tersebut masyarakat ketakutan dan setahun dua bulan masyarakat ini tidak menempati rumah-rumahnya, kita lihat disekitar sini sepi, rumah kosong bahkan sampai rusak karena tidak terawat, pertanian dan ekonomi sama sekali tidak berjalan,” ujarnya.
“Atas perintah Baoak Pangdam XVII/Cenderawasih, saya berkoordinasi dengan teman-teman Polri dan kami sudah sepakat bagaimana kita kembalikan masyarakat. Tapi kondisi tempat ini juga seperti tidak semudah kita bayangkan,” sambung Danrem.
Dijelaskan, kurang lebih 370 orang kiwirok yang mengungsi tidak hanya di Distrik Oksibil namun tersebar di beberapa distrik lainnya.
“Dari data Polri sekitar 50 masyarakat yang pertama kembali ke kampung kiwirok dan kita akan lihat perkembangannya serta pastikan bagaimana masyarakat merasa aman dulu di Distrik ini. TNI/Polri siap menjaga warga di Kiwirok,” ujarnya.
Danrem juga memastikan bahwa saat ini tidak ada lagi tenaga medis, guru dan masyarakat dan semua keluar.
Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Bidana mengatakan mendukung penuh pemulangan masyarakat Kiwirok yang keluar pasca September 2021 lalu dan berharap Kiwirok dapat kembali aman dan dibangun.
Bupati meminta pihak keamanan TNI-Polri menjamin keamanan Kiwirok dan memastikan pesawat komersil bisa masuk sehingga bantuan dan pembangunan akan bisa dilakukan.
“Jika TNI-Polri pastikan keamanan dan pesawat komersil bisa masuk maka masyarakat akan kembali yakni terlebih dahulu kepala kampung dan pemuda dan selanjutnya masyarakat umum,” ungkapnya.
Selain itu Bupati juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat untuk mendukung upaya Pemda Pegunungan Bintang untuk mengembalikan keadaan Kiwirok dan melakukan pembangunan di Kiwirok.
Bupati mengharapkan harus ada upaya bagaimana bisa agar masyarakat Kiwirok yang ada di Oksibil dan sekitarnya dapat kembali ke Kiwirok kampung halamannya dan merayakan Natal tahun ini di Kiwirok.
“Setelah keamanan terjamin maka kita secara perlahan akan kembalikan masyarakat, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan secara bertahap dan kami harap ada juga dukungan dari pemerintah Papua dan Pemerintah Pusat,” katanya.
REM-172
