Tetap Minta Diperiksa di Jayapura, Pengacara Tersangka LE Beberkan Alasan

Pengacara Tersangka Gubernur Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, saat memberi keterangan pers di Jayapura, Papua / Foto: EHO

Koreri.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Anggota Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP),  Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., sebagai saksi dalam penyidikan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018  dan 2018-2023, terkait pekerjaan  atau proyek  yang bersumber dari APBD  Provinsi Papua.

Sebagai Advokat dan warga negara yang taat hukum, Aloysius akan menghadiri panggilan tersebut.

Menurut Aloysius, pihaknya kooperatif dan akan datang pada jadwal pemeriksaan yang ditentukan KPK.

“Saya sudah berkirim surat resmi ke KPK, untuk meminta diperiksa di Jayapura, Papua,” ujar Aloysius.

Permintaan diperiksa di Jayapura, berdasarkan sejumlah alasan, dimana pihaknya banyak melakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap kliennya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Jayapura, Papua.

Selain itu, beberapa saksi, yang terkait dengan penyidikan kasus tersebut, juga diperiksa KPK di Jayapura.

“Jadi saya berkirim surat resmi ke KPK, untuk juga diperiksa di Jayapura. Jayapura kan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Aloysius.

Ditambahkannya, sebagai Advokat, dirinya menjunjung tinggi supremasi hukum, dan sangat taat pada hukum yang berlaku. Dan pihaknya kooperatif untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Seperti diketahui, Aloysius akan diperiksa pada Kamis (24/11/2022) ini.

Permintaan untuk diperiksa di Jayapura sendiri, menurut Aloysius, tidak menyalahi peraturan, karena dalam Pasal 113 KUHAP diatur tentang hal tersebut. Dimana dalam pasal tersebut berisi ketentuan :

“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.

Ditambahkannya, sebagai Advokat, pihaknya mempunyai kewenangan melakukan pendampingan dan advokasi hukum terhadap kliennya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat. Dimana disebutkan dalam peraturan tersebut, bahwa :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

dan

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Dan sebagai Advokat, pihaknya dijamin dan dilindungi secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana disebutkan, bahwa

”Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Aloysius juga menjelaskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan perkara 26/PUU-XI/2013,  semakin dipertegas hak imunitas Advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

RIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *