Koreri.com, Jayapura – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop (Tsingwarop) hingga saat ini terus mengawal secara ketat proses divestasi Saham 10 Persen PT. Freeport Indonesia di kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.
Setelah sebelumnya mengalami berbagai kendala, kini proses tersebut mulai memasuki tahap akhir yaitu berkaitan dengan penandatanganan akta notaris di Jayapura, Provinsi Papua.
Meski kabar terbaru, salah satu pengurus yang telah di SK-kan Gubernur Papua berhalangan tetap atau meninggal dunia.
“Kami selaku Ketua FPHS Tsingwarop Yafet Manga Beanal sudah melakukan pertemuan dengan Plt. Bupati Mimika maupun Pak Sihol dari Inspektorat serta Bagian Hukum Pemda Mimika Pak Jambia dan mereka berjanji akan selesaikan minggu ini,” tegasnya melalui sambungan telepon kepada Koreri.com, Jumat (16/12/2022).
Atas janji itu, Beanal menegaskan masyarakat FPHS Tsingwarop akan mengawalnya sampai terealisasi.
“Kami masyarakat FPHS Tsingwarop akan kawal hal ini, bahwa tidak ada alasan lagi. Jangan sampai karena ada salah satu pengurus yang di SK-kan Gubernur Papua berhalangan tetap atau meninggal, lalu akhirnya mempengaruhi berdirinya perusahaan daerah PT. Divestasi Papua Mandiri di Notaris Jayapura,” tegasnya.
Beanal menegaskan pula bahwa sebuah drama panjang yang telah dimainkan pemerintah daerah harus segera dihentikan.
“Masa mau memasuki 5 tahun lamanya, Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa selesaikan masalah saham 10 persen? Ini sangat fatal! Apakah negara ini sudah tidak ada jalan lagi untuk kemakmuran rakyat Papua?” tanyanya.
Beanal kembali mengingatkan Pemprov Papua dan Pemda Mimika tidak lagi berdalih dan membuat berbagai alasan untuk menghambat proses divestasi ini.
“Jika tidak mampu selesaikan, sampaikan agar porsi masyarakat langsung melalui Mind ID Jakarta saja atau 10 persen diberikan saja ke perusahaan masyarakat korban permanen yang sudah ada PT-nya. Jangan terus mainkan kami Masyarakat! Negeri kami bisa dirampok besar-besaran tapi untuk urusan kesejahteraan masyarakat Papua, ternyata tidak mampu untuk diselesaikan,” kembali tegasnya.
Beanal pun meminta kehadiran Negara dalam hal ini BUMN dan Kementerian Investasi untuk turun tangan langsung menuntaskan persoalan ini demi kesejahteraan warga Papua yang hampir terabaikan ini.
“Kami saat ini tetap menghimbau masyarakat FPHS Tsingwarop untuk tetap menahan diri, karena Bupati sementara membangun komunikasi dengan Pemprov Papua dan berjanji akan selesaikan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.
EHO
