Koreri.com, Keerom – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang gencar-gencarnya mendalami berbagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Lukas yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, kini sedang ditelisik keterlibatannya oleh lembaga antirasuah itu dalam penyalahgunaan dana operasional pimpinan serta pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
Mengamati perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, tokoh perempuan dari Kabupaten Keerom, Ida Sokoy di Arso, Kamis (22/12/2022) menyatakan, Gubernur Papua itu tentu tidak bertindak sendirian.
“Tetapi patut diduga, Ia dibantu oleh kroni-kroninya yang duduk di posisi-posisi strategis, baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka memberikan kontribusi dalam kesalahan yang dibuat Lukas,” katanya.
“Tangkap! Yang bekerja kan kroni-kroninya, bukan Bapak Lukas. Biar bisa memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang lain,” katanya lagi.
Sokoy yang juga Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah KPK terhadap Lukas Enembe. KPK tidak akan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika tidak didukung bukti-bukti yang kuat.
“KPK bukan orang-orang sembarangan. Mereka juga akan berhadapan dengan hukum kalau tangkap orang sembarangan,”tegasnya.
Sokoy meminta Gubernur Lukas Enembe, agar berani tampil di depan umum dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Bukan melemparkan opini-opini bahwa dirinya benar, tapi sambil bersembunyi.
“Kalau (Lukas) mau menyatakan kebenaran, bahwa tidak ada penyimpangan dalam kepemimpinannya, nyatakan di depan umum, supaya namanya kan jadi baik. Tapi kalau sembunyi begini, apa yang engkau dapat. Orang benar itu berani, orang salah itu bersembunyi, itu saja. Takut karena salah, ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti yang benar itu KPK,” tandasnya.
Sokoy berharap, Lukas sebagai pemimpin besar sebaiknya berjiwa besar, berani mengakui kesalahan. Lukas harus menjadi contoh untuk para pemimpin Papua ke depan, bahwa jika ingin menjadi pemimpin besar, tapi jiwanya jangan kerdil.
“Kami tidak mau, nanti seluruh tokoh-tokoh (Papua) dicap modelnya seperti itu,” kesalnya.
Sokoy juga setuju selama Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu bergulir, pengawasan sangat lemah. Dan menyarankan agar sistem pengawasan dibenahi secara sungguh-sungguh.
“Pemerintah agar membentuk tim pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, sampai ke kampung-kampung. Libatkan juga tokoh-tokoh adat, gereja, dan tokoh perempuan,” pungkasnya.
