Koreri.com, Sorong– Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya akan segera melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat dukungan minimal bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan PBD periode 2024-2029.
Pelaksana tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Fatmawati mengatakan, tahapan verifikasi administrasi dan faktual akan dilaksanakan setelah tahapan penyerahan dokumen syarat minimal dari bakal calon anggota DPD RI yang sudah dimulai sejak tanggal 26 Desember 2022 dan berakhir pada 8 Januari 2023.
“Sampai tanggal 8 Januari 2023 pada pukul 23.59 WIT nanti setelah itu baru kita mulai dengan verifikasi administrasi dulu baru verifikasi faktual,” kata mantan komisioner KPU Kota Sorong itu saat ditemui awak media di kantor sementara KPU Provinsi Papua Barat Daya, Senin (2/1/2023).
Untuk mendukung komisi pemilihan umum dalam proses verifikasi administrasi dan faktual maka bakal calon anggota DPD RI yang saat ini masih menjabat sebagai senator Papua Barat akan membentuk tim pada 1 Kota dan 5 Kabupaten untuk mengawal dukungan sebaran.
Pasalnya, sebanyak 2.536 E-KTP yang sudah diserahkan ke KPU Papua Barat Daya itu berada di seluruh Kabupaten/ kota di Provinsi termuda ini.
“Maksimal kami jangkau akan kami lakukan itu, tim MSR dibentuk di setiap Kabupaten/ Kota dalam rangka mempermudah verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan teman-teman KPU RI dalam hal ini KPU Papua Barat Daya,” jelas Sanusi Rahaningmas dalam keterangan persnya di kantor sementara KPU Papua Barat Daya, Senin (2/1/2023).
Optimis Kembali Terpilih
Incumbent senator ini tidak mau kalah dengan petarung baru, Sanusi Rahaningmas optimis kembali terpilih pada pemilu serentak 2024 mendatang dan mewakili masyarakat Provinsi Papua Barat Daya di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029.
“Saya yakin dan percaya bahwa dukungan masyarakat pasti mengalir ke saya, meski banyak orang mengatakan kerja nyata dari DPD RI itu tidak nampak tetapi sesungguhnya apa yang kami perjuangan tidak pernah kami publikasikan, salah satunya hadirnya Provinsi Papua Barat Daya ini,” ujarnya.
Karena tugas senator untuk memperjuangkan kepentingan daerah bukan partai politik atau kelompok tertentu sehingga apa yang menjadi kebutuhan daerah pemilihan sudah menjadi tanggung jawab mereka.
KENN
