as




as

Rapat Komisi ANDAL PTFI Hasilkan Sejumlah Poin Kesepakatan, FPHS Tegaskan Ini

Koreri.com, Jayapura – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kembali menggelar Rapat Komisi lanjutan pembahasan ANDAL, RKL-RPL terkait Rencana Pengembangan dan Optimalisasi Tambang Tembaga dan Emas serta Kegiatan Pendukungnya hingga Kapasitas Maksimum 300.000 Ton Bijih Per hari oleh PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Rimbawan, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Jumat (13/1/2023) adalah sebagai tindaklanjut dari pertemuan yang berlangsung sebelumnya pada 3 November 2022 sesuai Berita Acara Nomor : 433/BA/DIT.PDLUK/LHK/2022.

Hadir pada rapat tersebut, Anggota Komisi Penilai Amdal (KPA) yang terdiri dari Pemerintah Pusat Direktur ANDAL LHK, PT. Freeport Indonesia, Mind ID, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat baik itu FPHS Tsingwarop, Lemasa dan Lemasko.

Pertemuan di bagi dua sesi, yaitu sesi pertama bersama masyarakat Kamoro dan sesi ke dua bersama masyarakat Amungme.

Di sesi kedua, telah disepakati beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh PT. Freeport Indonesia sebagai pemrakarsa yaitu,

a. Memperjelas komitmen terkait hak ulayat masyarakat;

b. Memperjelas komitmen pasca kegiatan FI berkaitan lahan suku Amungme;

c. Melakukan komitmen lanjutan dengan masyarakat terdampak (suku Amungme) dengan pendampingan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pemerintah pusat terkait penyelesaian aspirasi dan kelanjutan program bagi masyarakat untuk dapat dirumuskan langkah-langkah penyelesaian selanjutnya akan dituangkan dalam RKL- RPL sebagai kewajiban dari Pemrakarsa;

d. Meninjau kembali RKL- RPL dengan memperjelas relevansinya dengan mengkonsistenkan mulai dari dampak, sumber dampak, indikator pengelolaan dan pemantauan, metode pemantauan, institusi pengawas dan pelaporan sampai pada peta RKL RPL serta menggunakan rencana pengelolaan yang aplikasi antara lain:

memasukkan hak-hak masyarakat termasuk memperjelas kewajiban PT FI berkaitan dengan hak-hak ulayat masyarakat, membuat program bagi masyarakat antara lain di bidang kesehatan dan pendidikan (seperti asuransi), pengelolaan pada tahap pasca operasi, pengelolaan CSR, mekanisme kompensasi dan ganti rugi, alokasi tenaga kerja lokal, pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, memperjelas program pemberdayaan perempuan dan anak dalam program CSR;

e. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak dan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan rencana kegiatan;

f. Memperjelas kembali diskripsi rencana kegiatan, antara lain: luas tambahan kawasan hutan yang akan dimohonkan PPKHnya, serta kebutuhan tenaga kerja lokal;

g. Meninjau kembali dan melengkapi data rona lingkungan awal dengan fokus pada komponen lingkungan dan wilayah yang kemungkinan terkena dampak atau yang relevan dengan rencana kegiatan serta menggunakan data time service dan terbaru, antara lain: hasil pelaksanaan program CSR dan pemenuhan hak masyarakat; Sementara itu, Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS Tsingwarop) sebagai representatif masyarakat tiga kampung Tsinga, Waa/Banti, Aroanop yang berdampak langsung dengan area tambang PT Freeport Indoensia, Distik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah angkat bicara menanggapi poin kesepakatan dimaksud.

Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 1 November 2022, Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat tanggal 3 November 2022, rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat Lanjutan pada Sesi I, serta saran, masukan dan tanggapan dari anggota Komisi Penilai AMDAL. Pusat Lanjutan pada Sesi II, secara rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Atas berbagai saran, masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat.

Dokumen AMDAL, RKL RPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat selambat-lambatnya 30 hari setelah notulensi diterima.

Sekretaris I FPHS Tsingwarop, Yohan Songgonau meminta dalam waktu 30 hari kedepan sesuai berita acara pertemuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan RKL-RPL sesuai dengan yang disepakati bersama sebagaimana yang tertuang dalam berita acara.

“Jadi PT Freeport Indonesia harus melakukan beberapa hal itu dengan masyarakat pemilik hak ulayat dan korban permanen termasuk status hak ulayat, masyarakat adatnya, terus masalah ganti rugi yang sudah disepakati bersama,” ungkapnya kepada Koreri.com melalui telepon selulernya, Rabu (18/1/2023).

Yang tak kalah penting, tegas Johan, bahwa semua hal yang sudah dibicarakan dan sepakati bersama harus juga dituangkan dalam perjanjian tertulis atau MoU dengan FPHS dan masyarakat pemilik hak ulayat tambang Freeport.

“Kita mau selama 30 hari ini dimanfaatkan dengan baik oleh PTFI untuk mengakomodir hak-hak seluruh masyarakat adat dan pemilik hak ulayat sesuai kesepakatan hasil rapat bersama yang kemudian dimuat atau terakomodir dalam berita acara secara tertulis atau MoU,” tegasnya.

EHO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *