Koreri.com, Sorong– Lembaga kultur orang asli Papua Diharapkan mengawal hak dan keberpihakan terhadap orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya dan tidak mencampuri urusan politik yang merupakan ranah dari lembaga perwakilan rakyat.
“MRP fokus ke hak-hak OAP dulu, jangan bicara politik biarkan DPRP,” harapan ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr Muhammad Musa’ad,M.Si saat membuka uji publik pembahasan rancangan peraturan gubernur (Pergub) tentang tata cara pembentuk dan pemilihan anggota MRP Provinsi PBD di Ballroom Hotel Vega Kota Sorong, Selasa (7/2/2023).
Musa’ad menegaskan bahwa anggota MRP Papua Barat Daya yang akan terpilih nanti lebih banyak fokus untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua (OAP), memperhatikan hak-hak orang asli Papua itu bisa terlindungi dengan baik dan harus memastikan berbagai keberpihakan kepada orang asli Papua.
Mantan tim penyusun Otsus Papua ini juga berharap MRP Papua Barat Daya harus memiliki keyakinan berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain supaya bisa memastikan pemberdayaan bagi OAP, membangun relasi efektif dengan lembaga pemerintah lainnya,
“Eksekutif dan DPR Provinsi itu yang perlu dilakukan ya, harus berkolaborasi jangan jalan sendiri-sendiri,” pungkas Pj Gubernur Provinsi PBD.
Dia berjanji mengawal proses pembentukan dan pemilihan MPR PBD ini sampai menghasilkan perwakilan masyarakat adat, agama dan Perempuan yang berkompeten, duduk di lembaga kultur orang asli Papua menghasilkan kepentingan OAP sesuai harapan masyarakat.
KENN
