Koreri.com, Kaimana – Hasil pertemuan empat kabupaten yakni Teluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Teluk Wondama yang berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Sabtu (11/2/2023) terkait pembentukan calon daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Tengah menuju titik terang.
Dalam pertemuan tersebut sudah mulai mengerucut pada pembicaraan letak calon Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah.
Masyarakat adat dari dua kabupaten yakni Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan agar letak Ibukota Provinsi baru ini harus berada tepat di tengah-tengah wilayah yang titiknya harus meliputi wilayah 4 Kabupaten tersebut.
Salah seorang perwakilan masyarakat adat Kabupaten Teluk Wondama, Adrian Worengga menegaskan, letak titik Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus seidentik dengan namanya, untuk itu harus berada di tengah wilayah Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
“Titik yang paling tepat adalah titik yang terletak di Distrik Kuri Kabupaten Bintuni, Distrik Wamesa dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Distrik Teluk Arguni Atas dari Kabupaten Kaimana,” ujar Adrian.
Menanggapi usulan masyarakat adat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere menyebutkan, titik Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus memperhatikan banyak kajian dan letak yang paling strategis yakni di wilayah Bomberay.
Dia menambahkan pembentukan DOB baru ini awalnya adalah Provinsi Bomberay Raya, namun karena sudah ada kesepakatan dengan satu nama di Tanah Papua yakni Provinsi Papua Barat Tengah, maka identitas Suku Besar Bomberay harus tetap dipertahankan.
“Dengan demikian, Bomberay adalah nama yang pas untuk Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah,” ungkap Sekda Kabupaten Fakfak.
Sementara itu, Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor mengatakan, pemilihan titik lokasi Ibukota Provinsi harus memperhatikan semua hal, termasuk proporsi untuk memberdayakan masyarakat asli Papua.
Hendrik Mambor juga mengingatkan, agar pemekaran ini harus tetap mengedepankan rasa keadilan dan kejayaan bagi masyarakat di Negeri ini.
“Saya mengusulkan agar titik ibukota Provinsi Papua Barat Tengah jangan terlalu jauh dari Teluk Wondama, karena selama ini, masyarakat sangat mudah mengakses ke Manokwari sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat,” jelas Mambor
Sedangkan Bupati Kaimana Freddy Thie lebih memberikan pertimbangan seperti lokasi ibu kota Provinsi adalah lokasi kawasan yang strategis untuk pengembangan Provinsi Papua Barat Tengah selanjutnya, baik itu untuk akses perekonomian maupun akses pemerintahan.
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M,T dalam pemaparannya lebih mempertegas soal ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus strategis dengan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu Bupati dua periode ini mengusulkan agar penentuan Ibukota Provinsi Papua Barat Tengah harus dilaksanakan di atas tikar adat dan sesuai dengan aturan pemerintahan.
“Karena saya tidak mau ketika disahkan menjadi daerah otonomi baru, Papua Barat Tengah akan menjadi Provinsi termiskin di Indonesia,” tegas Politisi NasDem itu saat menyampaikan materi.
Meski demikian, Bupati Petrus Kasihiw juga menegaskan agar soal dana percepatan pembentukan DOB ini juga harus diputuskan saat ini, sehingga ada regulasinya termasuk ada dukungan dari DPRD.
KENN
