Koreri.com, Biak – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting bertempat di Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak, Selasa (14/3/2023)
Rakerda ini mengusung tema “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program BANGGA KENCANA dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua”.
Kepala Perwakilan BKKBN Papua Drs. Nerius Auparai, M.Si dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan program Bangga Kencana di wilayah tersebut semakin baik dari tahun ke tahun.
Hal itu terlihat dari capaian beberapa indikator strategis pelaksanaan Program Bangga Kencana di 2022 lalu.
Dimana angka kelahiran total mengalami penurunan dari 2021, yaitu dari 3,07 menjadi 2,88 di 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana.
“Indikator lain seperti Median Usia Kawin Pertama (MUKP) juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu dengan kenaikan dari 2021 sebesar 21,2 tahun menjadi 21,7 tahun di 2022,” urainya.
Dikatakan Auparai, walaupun demikian, beberapa capaian indikator strategis menunjukkan masih terdapat permasalahan yang harus terus diselesaikan dalam upaya peningkatan capaian Program Bangga Kencana.
“Indikator adalah partisipasi KB, modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) yang mengalami penurunan di 2022, yaitu dari 15 persen menjadi 10,6 persen.
Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi juga mengalami kenaikan di 2022, yaitu dari 46 menjadi 48,2. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di 2023 ini,” harapnya.
Lanjut Auparai, dari pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat dilaporkan bahwa berbagai hal telah dilakukan oleh sejumlah pihak sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting.
Angka prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan dari 2021 ke 2022, yaitu dari 24,4 persen di tahun 2021 turun menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Namun di Provinsi Papua mengalami kenaikan yaitu dari 29,5 persen di 2021 naik menjadi 34,6 persen di 2022.
Dengan demikian di 2023 ini, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan percepatan-percepatan agar target tersebut dapat dicapai. Karena itu, kerja keras dan kerja bersama dengan seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama keberhasilan upaya ini.
“Data yang disampaikan di atas telah menunjukkan bahwa masih perlu adanya sinergitas dan kolaborasi antar seluruh instansi untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Program Bangga Kencana dan juga upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua,” sambungnya.
Ditambahkan Auparai, potensi yang ada di masing-masing pemangku kepentingan perlu dimaksimalkan guna mendorong percepatan pembangunan SDM di Provinsi Papua.
Kehadiran 3 Daerah Otonom Baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan juga menjadi peluang dalam menyusun strategi pelaksanaan di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Papua Elsye Rumbekwan dalam membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua mengatakan, kegiatan kali diakukan melalui daring dan luring.
Inilah menjadi bukti, bahwa dalam kondisi apapun tetap semangat dalam kebersamaan dan kegotongroyongan. Dan semangat ini hendaknya juga dibawa untuk menggarap semua program yang ada yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Salah satu program nasional yang perlu di kawal bersama saat ini adalah percepatan penurunan stunting.
“Sudah jelas bahwa dalam penggarapan percepatan penurunan stunting kita semua diminta untuk saling berkerja, saling bersinergi satu sama lain, arah tujuannya diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting,” ujar Elsye.
Dalam penanganan stunting, keluarga merupakan komponen utama yang sangat berperan dalam pencegahan maupun penanggulangan. Hal ini di sebabkan oleh permasalahan gizi, yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang ada di dalam keluarga, antara lain praktek pengasuhan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan, serta kurangnya akses rumah tangga/keluarga dalam mengkonsumsi makanan bergizi.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Program Pembanggunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Banggakencana) yang digawangi oleh BKKBN menjadi program yang tidak dapat dipisahkan dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga.
Kemudian Bapak / Ibu hadirin sekalian, pendampingan terhadap Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan tetap perlu dilaksanakan dan memastikan Ibu setelah melahirkan segera memperoleh pelayanan KB.
Saya memberikan apresiasi kepada seluruh stake holder yang terlibat dan semoga program upaya tersebut terus dijalankan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap program percepatan penurunan stunting,” jelas Elsye.
Dikatakan juga, terkait permasalahan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menangani kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua, dari penyaluran program bantuan top up darib pemerintah pusat, maupun kegiatan yang lain seperti rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik, air dan lainnya yang dilakukan secara gotong royong. Adapun penurunan angka kemiskinan juga didorong oleh program pada sektor perbankan dan pendidikan.
“Beberapa Kabupaten / Kota telah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas, untuk seluruh Papua telah terbentuk 533 kampung keluarga berkualitas, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama untuk memberikan intervensi positif dalam penggarapan program khususnya di tingkat kampung.
Agar memberikan dampak positif juga bagi kesejahteraan masyarakat, diantaranya juga berdampak bagi penurunan angka stunting Serta penurunan kemiskinan ekstrem di Papua,” tukas Elsye.
Hadir pada kegiatan ini, Kepala BKKBN dalam hal ini, diwakili oleh Pembina Wilayah, Provinsi Papua, Wakil Bupati Biak Numfor beserta seluruh Jajaran Forkopimda, Kepala OPD KB Se Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, Mitra Strategis BKKBN, Ketua Organisasi Profesi; Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM); dan Para Tokoh Agama/Masyarakat Para Narasumber, Panitia, Hadirin dan tamu undangan.
HDK
