Koreri.com, Manokwari – Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu kebijakan nasional yang dilakukan perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
Untuk itu, diharapkan dengan peningkatan mutu perpustakaan tersebut bakal berperan secara maksimal dalam mendukung visi pembangunan perpustakaan yang dalam hal ini menjadi wilayah perpustakaan Nasional.
Pasalnya, sebanyak 419 perpustakaan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya namun baru 9 yang telah dinyatakan lulus akreditasi dari perpusnas.
Anggota Tim asesor akreditasi Perpusnas Agus Rivai,P.hD mengatakan, yang diambil oleh perpustakaan Nasional adalah transformasi perpustakaan Nasional berbasis inklusi sosial.
“Visinya adalah bagaimana perpustakaan harus bertransformasi. Namanya program transformasi perpustakaan,”kata Agus Rifai kepada wartawan di Manokwari, Selasa (20/6/2023)
Dikatakannya bahwa orang menganggap perpustakaan hanya sebagai tempat pinjam dan menyimpan buku semata. Padahal seharusnya perpustakaan itu bisa menjadi bagian dari komponen lainnya untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga menjadi lebih produktif.
Ada 6 standar koleksi yaitu sarana prasarana, standar layanan , standar tenaga, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan.
“Semuanya itu harus berfungsi dengan baik sehingga perpustakaan mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat agar mereka lebih produktif yang akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri,”cetusnya.
Agus Rifai mengungkapkan akreditasi perpustakaan baru 2,1 persen. sehingga ini menjadi perhatian bersama.
Bukan hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah untuk bagaimana memastikan ratusan perpustakaan tersebut didorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya.
Dia menuturkan 419 perpustakaan itu tersebar di kabupaten kota data sebelum pemekaran DOB Papua Barat daya.
Menurut hematnya kemungkinan kendalanya, perpustakaan dianggap belum menjadi bagian dari prioritas pembangunan terutama di daerah-daerah.
Karena mungkin banyak persoalan yang lebih krusial menurut pemerintah daerah. Selain itu, masih kuatnya anggapan bahwa perpustakaan itu hanya menyimpan dan meminjam buku saja.
“Sehingga tidak jarang menemukan perpustakaan baik di lingkungan perguruan tinggi , sekolah. Juga mungkin tidak menarik sehingga program transformasi inilah selain untuk keperluan yang saya sebutkan sebelumnya, juga bagaimana perpustakaan bisa berdaya tentu harus menarik,”bebernya.
Makanya perpustakaan harus bertransformasi jangan hanya menampilkan wajah yang konvensional tetapi juga harus modern sehingga perlu penguatan di bidang tekhnologi.
Ini bagian juga dari bagaimana perpustakaan itu harus bertransformasi dari aspek implementasi teknologi, karena tidak bisa memungkiri anak sekolah saat ini sudah beralih perilaku informasinya.
“Dulu anak sekolah setiap mata pelajaran ada buku sekarang tidak demikian lebih dominan handphone, kalau ada tugas carinya di handphone saja, semuanya melalui internet,” pungkasnya.
KENN
