Koreri.com, Sorong – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada visi besar “Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif”.
Hal itu disampaikannya dalam forum arahan umum kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Provinsi PBD di Aula Lamberth Jitmau, Kota Sorong, Senin (22/6/2026).
Dalam pemaparannya, Gubernur Elisa membahas tentang strategi pembangunan dan kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung agenda pemerintah.
Dikatakan Gubernur bahwa fokus utama yang disampaikan mencakup visi-misi pembangunan daerah serta langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada peran ASN sebagai motor penggerak pemerintahan.
“ASN akan terus terlibat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Ini berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Penting untuk membangun kesepahaman bersama di kalangan ASN bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Orang nomor satu di PBD secara khusus menekankan pentingnya layanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa kewenangan pelayanan dasar sebagian besar masih berada di tingkat kabupaten dan kota.
“Di tingkat provinsi, kami lebih pada kebijakan dan dukungan pembiayaan. Rumah sakit dan sekolah umum belum menjadi kewenangan penuh provinsi, kecuali sekolah luar biasa (SLB),” jelasnya.
Meski keterbatasan kewenangan tersebut, Pemprov tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tiga misi besar pembangunan Papua Barat Daya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan pentingnya pembentukan karakter dan pola pikir ASN agar memiliki visi yang sama dalam memberikan pelayanan publik.
“Proses ini juga bagian dari upaya membentuk karakter, kepribadian, dan mindset ASN agar hadir secara optimal dalam melayani masyarakat,” katanya.
Terkait pembahasan Proyek Strategis Nasional (PSN), Gubernur menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara program yang dikembangkan di PBD dengan wilayah lain seperti Merauke.
Di PBD, program difokuskan pada penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Dalam skema ini, petani tetap menjadi pemilik lahan sekaligus pengelola utama.
“Pemerintah berperan dalam menyiapkan lahan, alat pertanian, bibit, pupuk, hingga irigasi. Namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan,” jelasnya.
Hal ini berbeda dengan konsep pengembangan di Merauke yang lebih berorientasi industri besar dan ekspor, dimana petani berperan sebagai tenaga kerja.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah daerah berharap pembangunan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Gubernur optimistis, dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran ASN, serta partisipasi masyarakat, visi besar pembangunan Papua Barat Daya dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.
KENN
