Koreri.com, Ambon – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakertek) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Maluku dan Papua.
Rakertek bertempat di Hotel Santika Ambon dan berlangsung selama dua hari, 4-5 Juli 2023.
Tema yang diusung“Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak”.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ir. Laksmi Dhewanthi M.A, IPU pada kesempatan jumpa pers mengatakan, peningkatan target perubahan iklim di Indonesia terus dilakukan melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Jadi, melalui rapat kerja ini kita mengharapkan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mewujudkan dan mencapai target yang sudah ditetapkan,” terangnya kepada awak media di Ambon, Selasa (4/7/2023).
Indonesia, lanjut Laksmi, sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di 2030 sebesar 31,89 persen bila dibandingkan dengan skenario bisnis esention, tanpa syarat dengan upaya sendiri. Dan apabila mendapat dukungan internasional maka target tersebut akan meningkat sampai dengan 43,2 persen.
“Ini merupakan target kita bersama yang dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah pusat tetapi juga oleh Pemerintah daerah, unsur masyarakat, dunia usaha dan berbagai macam pemangku kepentingan lainnya,” lanjutnya.
Melalui rapat kerja teknis ini, Laksmi berharap kolaborasi diantara kepentingan bersama ini menjadi lebih erat, bisa bersama-sama mewujudkan aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Kami sangat menghargai dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama para pemerintah daerah dan juga kepada propinsi Maluku dalam hal ini Pak Sekda yang sudah berkenan menjadi tuan rumah,“ ucapnya.
Laksmi berharap melalui kegiatan selama dua hari ini tidak hanya berbagi informasi tetapi juga berbagi pengalaman dan saling memperkuat komitmen tentang bergandengan tangan untuk bersama-sama mewujudkan target-target emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim.
“Harapan saya, peran pers juga sangat dibutuhkan dalam menyebarluaskan informasi bahwa masyarakat harus mengambil peran dalam mewujudkan komitmen secara nasional,” pintanya.
Laksmi menambahkan pula, komitmen yang relatif baru untuk 31,89 % dan 43,2 % merupakan target baru yang diperbaharui tahun lalu.
“Indonesia sudah melakukan aksi mitigasi dan adaptasi secara sukarela sejak 2009 dan 2010. Kita setiap tahun melakukan inventarisasi gas rumah kaca untuk memastikan berapa sebetulnya emisi gas rumah kaca di Indonesia,” sambungnya.
Menurutnya, dari data 2010-2021 menunjukan bahwa emisi gas rumah kaca di Indonesia pada setiap tahunnya itu berada di bawah batas atau target yang sudah ditetapkan.
“Artinya selama ini kita sudah melakukan upaya-upaya dan on track. Kita berharap agar konsistensi komitmen bisa kita lakukan secara kontinyu. Upaya nyatanya banyak, mungkin nantinya di hari ini atau besok beberapa paparan dari narasumber,” harapnya.
Beberapa hal misalnya kebakaran hutan dan lahan dimana beberapa tahun yang lalu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, sudah dilakukan upaya yang namanya solusi permanen.
“Solusi permanen artinya kita melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tapi jauh sebelum itu kita sudah melakukan upaya pencegahannya kemudian memastikan api kecil tidak menjadi besar dan api besar bisa dipadamkan dan akhirnya melakukan rehabilitasinya,” tuturnya.
Dari satu kegiatan saja kemudian pengendalian kebakaran hutan, sudah bisa mencapai kinerja menurunkan luas lahan yang terbakar dan tingkat kejadian yang terus menerus mengalami penurunan dari waktu ke waktu.
“Kalau dulu Indonesia selalu dikatakan setiap tahun kita ekspor asap lintas batas. Namun empat tahun terakhir ini tidak ada terjadi asap lintas batas atau pencemaran lintas batas asap, hal ini merupakan upaya kita semuanya,” tandasnya.
Contoh lain, sambung Laksmi, seperti yang dilakukan pada tingkat tapak misalnya program kampung iklim.
Dalam program kampung iklim ini dimana komunitas di tingkat tapak seperti di tingkat desa, dusun, RT,RW melakukan aksi adaptasi dan mitigasi yang sesuai dengan kapasitas dan permasalahan atau tantangan di wilayahnya masing-masing.
“Saat ini kita sudah punya hampir 7000 lokasi program komunitas di seluruh Indonesia, target Presiden Indonesia 20 ribu lokasi kampung iklim. Kami meyakini bahwa potensi akan jauh lebih banyak kalau kita bisa berkoordinasi dan bisa berkolaborasi dengan baik,” pungkasnya.
BKL
