as
as

Kedua Kalinya DPR-PB Surati Eksekutif Pertanyakan KUA PPAS APBD-P 2023

IMG 20230131 WA0004
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP (Foto : KENN)

Koreri.com,Manokwari– Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) kembali menyurati Pemprov Papua Barat mempertanayakan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.I.P kepada wartawan melalui telpon celulernya, Jumat (18/8/2023) mengatakan, surat kedua kepada Pemprov Papua Barat untuk mengkonfirmasi kesiapan dokumen pembahasan APBD Perubahan T.A 2023.

as

“Kami sudah menyurati lagi Pemprov Papua Barat agar menyiapkan dokumen pembahasan anggaran perubahan,”kata Wonggor

Tetapi belum ada respon dari TAPD Pemprov terkait dengan hal tersebut. Sehingga diharapkan Pj Gubernur Papua Barat agar segera memerintahkan TAPD untuk mempersiapkan dokumen anggaran perubahan dimaksud.

“Untuk itu kita berharap TAPD Pemprov Papua Barat agar menyiapkan dokumen pembahasan APBD perubahan untuk segera disidangkan pekan depan,”kata Wonggor

Politisi Golkar itu berharap Senin (21/8/2023) pekan depan TAPD sudah memberikan kepastian kesiapan dokumen APBD perubahan itu.

Sehingga Rabu (23/8/2023) nanti diupayakan sidang pembahasan APBD P sudah dilaksanakan.

Orgenes menuturkan, jika waktu pembahasan APBD perubahan bergeser hingga September maka jelas terlambat.

Pj Gubernur Papua Barat diharapkan merespon cepat surat DPR Papua Barat itu, sehingga waktu pembahasan APBD perubahan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dia pun menyebut jika hingga pekan depan belum ada petunjuk dari Pemprov, pihaknya akan mengundang TAPD untuk mempertanyakan langsung sudah sejauh mana persiapan dokumen KUA PPAS APBD Perubahan dimaksud.

Orgenes Wonggor juga mengatakan prinsipnya mendukung Pj gubernur dalam progresnya terutama dalam melakukan kunjungan langsung ke lapangan bertemu dengan masyarakat.

“Ini penting sehingga hal-hal penting yang menjadi persoalan dan kebutuhan masyarakat bisa didorong orang nomor satu di Papua Barat itu melalui APBD induk 2024,”tandasnya.

KENN

as