Koreri.com, Ambon – Komisi IV dan II DPRD Maluku melakukan rapat bersama Inspektorat Provinsi Maluku dan Dirut RSUD Haulussy Ambon Nasarudin dalam rangka membicarakan soal jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.
Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (28/8/2023).
Dalam rapat tersebut, banyak sekali anggota Komisi yang dibuat geram dengan pernyataan manajemen RSUD Haulussy Ambon.
Menyikapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin meminta Pemerintah Provinsi Maluku agar menyelamatkan RSUD dr. M Haulussy Ambon.
“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini,“ pintanya, Senin (28/8/2023).
Padahal, sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainnya.
”Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan,” akuinya.
Untuk itu, Rovik berharap ke depan manajemen rumah sakit milik Pemda Maluku itu dibenahi pelayanannya termasuk hak-hak para tenaga kesehatan agar diperhatikan.
”Ini agar ke depan rumah sakit ini tidak lagi terjadi persoalan,” imbuhnya.
Soal, jasa nakes di rumah sakit itu yang belum dibayarkan, Rovik berharap ada political will dari Pemda dan pihak manajemen rumah sakit mencari solusi penyelesaian.
”Nah, kalau ada kendala panggil para nakes untuk jelaskan. Itu hak orang yang mesti dibayarkan,” tegasnya.
Apalagi, ingat Rovik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ikut menyoroti persoalan yang terjadi RSUD Haulussy.
”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir,” kesalnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV Djemi Pattiselano mengaku, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes.
“Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kencing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” ingat pria yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku itu.
Untuk itu, Pattiselano berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.
”Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis dan disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Kita prihatin dengan manajemen RSUD Haulussy,” akuinya.
Sekedar tahu, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di rumah sakit itu sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan.
Akibatnya, para nakes sering melakukan aksi mogok memprotes hak mereka tak kunjung di bayarkan.
RIL
