Koreri.com, Manokwari- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Papua Barat antara Pj Gubernur Paulus Waterpauw dengan Ketua KPU Papua Barat di Manokwari, Minggu (29/10/2023) diapresiasi ketua Badan Pengawas Pemilu sebagai sesama mitra lembaga penyelenggara pemilu.
Namun Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie menyoroti kinerja tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi PB yang dinilai diskriminatif.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Elias Idie menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 nantinya, KPU tanpa Bawaslu maka pesta demokrasi tersebut tidak dapat berjalan. Begitu juga dalam surat edaran Mendagri nomor : 900.1.9.1/435/SJ telah menginstruksikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hibah bukan kepada KPU dan Bawaslu belakang atau sebaliknya.
Tetapi anggaran hibah dibahas dan ditandatangani bersama-sama sehingga pelaksanaan tahapan pesta demokrasi baik pileg, Pilpres dan juga Pilkada dapat berjalan lancar sesuai tugas kedua lembaga penyelenggara pemilu ini.
Secara kelembagaan lanjut Elias mengatakan kecenderungan tim anggaran pemerintah daerah sangat intens memprioritaskan membahas anggaran hibah dengan Mitranya (KPU), sedangkan Bawaslu yang lebih awal menyerahkan Proposal pengusulan kepada Kesbangpol pada bulan april 2023 terkesan diabaikan.
“Ada sikap yang tidak adil dan diskriminatif yang dilakukan TAPD kepada Bawaslu, sikap ini diperlihatkan dengan beberapa kali pembahasan hanya dengan KPU, tidak ada waktu yang diagendakan untuk bersama Bawaslu, karena itu ada mindshet yang perlu diluruskan kepada pemerintah daerah bahwa pemilu atau pilkada itu dalam konteks penyelenggara, KPU tanpa Bawaslu ya mohon maaf tidak bisa jalan,” tegasnya.
Elias mempertanyakan TAPD Papua Barat mengatakan, nilai Proposal yang diusulkan Bawaslu tidak ada masalah tetapi tidak pernah ada pembahasan bersama untuk merasionalnya, “tidak ada masalahnya dimana.? ini versi siapa.? bagaiamana nasib Bawaslu.? sedangkan Pj Sekda sebagai ketua TAPD selalu tidak ada waktu dengan Bawaslu,” ujar Elias Idie.
Orang nomor satu di Bawaslu Papua Barat ini berharap, Pj Gubernur Paulus Waterpauw menunjukan komitmen penuh dan utuh terhadap dukungan kepada kedua penyelenggara secara adil.
“Jadi sebelum Pak Waterpauw mengakhiri jabatan sebagai Pj Gubernur Papua Barat maka hal yang sama (Teken NPHD) dengan Bawaslu sehingga paripurna sudah tugas prioritas beliau yang mendukung persiapan penyelenggaraan pilkada 2024,” pungkasnya.
Pj Gubernur Papua Barat melalui Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Thamrin Payapo mengaku anggaran hibah pengawasan pilkada ke Bawaslu belum dibahas.
“Bawaslu belum pembahasan anggarannya, nanti Pak Sekda ada waktu baru kita bahas,” jelas Payapo kepada wartawan usai penandatanganan NPHD Pilgub untuk KPU di Hotel Swissbell Manokwari, Minggu (29/10/2023).
Padahal Bawaslu Papua Barat sudah mengajukan usulan anggaran hibah kepada pemerintah daerah beberapa waktu lalu sebesar Rp 100 miliar tetapi tidak digubris pemerintah.
Thamrin mengklaim bahwa rancangan anggaran hibah yang diusulkan Bawaslu Papua Barat sebesar Rp 90an miliar dan tidak ada masalah, namun hingga saat ini belum ada pertemuan dengan lembaga pengawas pemilu itu untuk merasionalisasikan anggaran tersebut.
KENN
