Koreri.com, Nabire – Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus berupaya menjaga ketersediaan stok hingga stabilitas harga.
Salah satunya yang dilakukan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Papua Tengah dengan menggelar rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPAD) bersama distributor, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya.
Rapat itu juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
Rapat yang dipimpin Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM digelar di Gedung Aula RRI, Nabire, Senin (27/11/2-23).
Aparat TNI-Polri, Perwakilan Pemda Kabupaten Nabire, Bulog dan belasan distributor dan pelaku usaha hadir dalam rapat tersebut.
Plh. Sekda mengungkapkan rapat ini dgelar dalam rangka mengendalikan harga atau saat ini disebut dengan inflasi secara umum di Provinsi Papua Tengah dan khususnya di Kabupaten Nabire, yang merupakan daerah penyangga untuk 4 daerah lainnya yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya.
“Tim pengendali inflasi daerah di Papua Tengah telah terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah No 26 Tahun 2023, salah satu tugasnya yakni untuk mengendalikan harga khususnya menjelang Natal dan Tahun Barum” ungkapnya.
Damanik mengungkapkan setiap memasuki perayaan agama seperti Natal dan juga berlanjut Tahun Baru selaku terjadi lonjakan harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Karena itu, kita ingin menjaga stabilitas harga atau inflasi dari Papua Tengah,” sambungnya.
Pemda, kata Damanik akan hadir untuk melakukan intervensi langsung terhadap harga bahan pokok barang, seperti beras, gula, telur, minyak goreng, daging dan bahan pokok lainnya, yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
Rapat ini akan membahas dua poin yakni pertama membahas persiapan dan koordinasi dengan berbagai stakholder dalam menghadapi tingginya permintaan dan potensi harga bahan-bahan pokok.
Kedua mengoptimalkan kerja sama pemerintah, unsur keamanan dan stakeholder lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kenaikan inflasi guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau
Damanik menjelaskan pula kebijakan Pemerintah pusat dalam melakukan intervensi tidak harus menggelar pasar murah, melainkan dapat mengeluarkan anggaran dalam mengendalikan inflasi. Pemda dapat memberikan subsidi kepada distributor, mengingat akan terjadinya permintaan bahan pokok yang tinggi.
Ia juga mengharapkan kepada aparat kemanan untuk membantu arus masuk barang khususnya ke daerah Dogiyai, Deiyai dan Paniai, yang bisa mendapat gangguan dari kelompok Masyarakat, seperti pemalangan.
Begitu juga dengan Dinas Ketahanan Pangan Nabire dan Bulog agar memberikan masukan.
“Kalau uang ada dan barang tidak ada untuk dibeli, itu bahaya. Dan kami harapkan tidak ada barang yang ditimbun, disini kami bersama dengan penegak hukum akan bekerja dengan serius dan tegas. Kita ini provinsi baru, daerah baru, sehingga kita harapkan membuat kebiasaan baru dengan melakukan terkebukaan atau transpasinsi yang baru, tentunya tidak menyampingkan proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha,” tukasnya.
TIM
