as

Pemda Diminta Respon Cepat Aksi Mogok Massal Guru di Teluk Bintuni

Eduard Orocomna
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Eduard Orocomna / Foto : Ist

Koreri.com, Bintuni – Aksi mogok mengajar yang dilakukan guru-guru di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sehingga berdampak pada proses belajar mengajar siswa diliburkan mendapat perhatian serius dari Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Eduard Orocomna.

Dalam keterangan persnya kepada media ini, Jumat (17/1/2025), Anggota Pokja Adat MRP Papua Barat asal Teluk Bintuni itu meminta kepada Pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk segera mengambil langkah menyelesaikan persoalan tersebut.

as

Eduard Orocomna mempertanyakan persoalan apa yang terjadi sehingga sekolah se-Teluk Bintuni diliburkan. Hal itu lantaran persoalan ini sangat berdampak pada masa depan anak bangsa kedepan.

“Mulai dari kemarin dan hari ini anak-anak kami diliburkan, itu masalahnya apa? Saya tegaskan kepada Pemerintah daerah Teluk Bintuni tolong segera ambil langkah tegas melalui dinas teknis segera ambil langkah terkait sekolah-sekolah yang diliburkan secara massal ini,” desaknya.

Menurut Orocomna, laporan yang ia terima menyebutkan seluruh sekolah pada 24 Distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni diliburkan.

Karena itu, Pemda tidak boleh tinggal diam dan bertindak sehingga proses belajar mengajar kembali berjalan seperti biasa.

“Sekolah dan guru-guru itu penting bagi masa depan anak bangsa maka pemerintah harus peduli. Apakah dinas terkait tidak melihat gaji mereka atau persoalan apa ya harus cepat diberikan solusi,” sambungnya.

Orocomna juga minta kepada pemuda-pemudi 7 suku dan juga masyarakat Teluk Bintuni untuk menghargai keputusan Bupati yang melantik Kepala Dinas Pendidikan setempat.

“Bahwa siapa pun orangnya, beliau sudah diberikan amanah sehingga berikan kesempatan kepadanya berkarya di tanah Sisar Matiti,” pintanya.

Masyarakat diminta untuk tidak memprotes terhadap keputusan tersebut. Dengan begitu, Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni bertanggung jawab menyelesaikan tuntutan dari pada para guru ini.

“Kalau masyarakat dan intelektual Bintuni lakukan aksi palang fasilitas pemerintah maka persoalan ini tidak akan selesai. Karena itu saya minta dengan hormat, hargailah keputusan Bupati Teluk Bintuni Bapak Matret Kokop yang sudah melantik Kepala Dinas Pendidikan dan itu sah,” pungkasnya.

KENN