Koreri.com, Manokwari – Hubungan kerja Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dengan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat hingga saat ini berjalan dengan baik.
Kendati demikian, ada saja oknum atau pihak yang diduga sengaja membenturkan kedua pejabat daerah ini.
Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) langsung menyoroti hal itu.
Ketua F-Golkar DPRP PB Amin Ngabalin, S.Pi mengingatkan oknum atau pihak-pihak yang selama ini membenturkan Gubenur Dominggus Mandacan dengan Sekda Ali Baham Temongmere agar berhenti membangun narasi provokatif yang tidak produktif.
Penegasan tersebut disampaikannya menanggapi isu yang beredar terkait dengan Rencana Aksi demo kelompok yang menyebut dirinya sebagai Forum Kota Mahasiswa Jakarta yang akan melakukan aksi demo di kantor KPK RI.
“Jangan menghambat pembangunan dan mengganggu Pemerintahan ini dengan membenturkan saudara Sekda dan Gubernur lewat isu-isu yang tidak produktif,” tegas Amin Ngabalin di Manokwari, Rabu (28/5/2025).
Ia pun mengingatkan bahwa pihak-pihak yang selama ini membangun isu untuk membenturkan Sekda Ali Baham dan Gubernur DM merupakan orang yang tidak ingin Papua Barat ini maju.
“Sekda dan Gubernur adalah pasangan atau paket yang tidak bisa dibenturkan karena akan mengganggu proses pelayanan masyarakat dan pemerintahan, jangan lagi diganggu,” imbuh Amin.
Dia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang selama ini membangun narasi membenturkan Sekda dan Gubernur Papua Barat seperti membangun isu kotak kosong, kemudian penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD.
“Stop sudah, saudara-saudara yang selama ini membenturkan mulai dari memainkan isu kotak kosong, sampai penandatanganan NPHD hingga sekarang lagi ada isu yang dibangun terkait KPK,” kecamnya.
“Soal isu kotak kosong ini saya dapat kabar bahwa nama saya masuk dalam yang mendukung kotak kosong, saya mau tegaskan bahwa saya ini Ketua Tim Pemenangan Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani atau DOAMU di Fakfak. Lagi pula saya yang antarkan dan mendampingi Pak Dominggus bertemu dengan pak Airlangga di kediaman pak Airlangga,” jelasnya.
Isu kotak kosong dihembuskan oleh pihak tertentu dengan mengaitkan SEKDA yang kala itu menjabat Penjabat Gubernur berada dibalik perolehan suara kotak kosong
Pamflet aksi demo di Kantor KPK berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam persidangan kasus dugaan Tipikor mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menghubungkan dengan pihak yang berada di balik rencana aksi demo.
“Saya justru curiga orang-orangnya yang terus membenturkan Sekda dengan Gubernur ini sengaja menghancurkan wibawa kepemimpinan Gubernur Papua Barat,” sindirnya.
Mengenai penandatanganan NPHD, Amin menegaskan bahwa apa yang dilakukan SEKDA dalam proses penandatanganan NPHD dilakukan secara terbuka justru adalah sesuatu yang sangat positif untuk meminimalisir potensi penyimpangan terhadap keuangan daerah dan keterbukaan publik.
“Sepanjang yang kami tahu hubungan antara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda baik dalam pemerintahan maupun keseharian baik-baik saja, terakhir kita rapat membahas RPJMD beliau (Sekda) mewakili Gubernur dan itu biasa saja,” ujarnya.
Soal isu Sekda dibalik pihak yang melakukan demo di KPK, Ngabalin malah balik bertanya apa kepentingan SEKDA?
“Coba gunakan logika berpikir, SEKDA ini junior langsung pak Gubernur di APDN Jayapura hubungan senioritas ini luar biasa. Jadi tidak usah lagi membangun isu-isu murahan dan narasi penyesatan semacam itu,” pungkas Ngabalin.
KENN
