Koreri.com, Jakarta – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berlangsung dalam Rapat Kerja bertempat di ruangan Komisi V DPR RI Jakarta, Senin (7/7/2025).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Asal Maluku Saadiah Uluputty turut terlibat dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan tersebut.
Dalam forum tersebut, Saadiah menekankan bahwa kemiskinan ekstrem yang masih melanda sejumlah desa bukanlah akibat dari kurangnya potensi lokal atau kualitas sumber daya manusia (SDM), melainkan disebabkan oleh kemiskinan struktural yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan secara menyeluruh.
“Banyak desa yang sesungguhnya kaya potensi tetapi masih dikategorikan sebagai desa miskin. Ini menjadi catatan besar bagi kita, bahwa permasalahannya bukan sekadar ekonomi, tetapi menyangkut struktur, akses infrastruktur, dan pelayanan dasar yang belum terpenuhi,” ungkapnya.
Saadiah menekankan, jika Pemerintah serius ingin mewujudkan visi Presiden Prabowo bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa, maka pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik (PLN), jalan, dan jembatan di desa dan khususnya di kawasan timur Indonesia yang banyak desa miskin dan tertinggalnya harus menjadi prioritas.
Akses yang terbatas menjadi penghambat utama transformasi desa miskin menjadi desa maju.
“Maka kehadiran negara harus nyata dalam pelayanan dasar. Jika distribusi infrastruktur belum merata, maka cita-cita menjadikan desa berkemajuan akan sulit tercapai,” tekannya.
Saadiah melanjutkan, upaya pemberdayaan dan penguatan desa supaya dapat “naik kelas” dari desa tertinggal menjadi mandiri dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan desa.
“Kepada Menteri Desa – PDTT, saya titipkan beberapa aspirasi yang berhubungan dengan pembangunan desa harus nyata dan riil terbaca di APBN 2026. Kami dari desa menunggu kehadiran negara membangun infrastruktur dan kebutuhan layanan dasar yang mempengaruhi putaran roda ekonomi di tingkat desa,” pungkasnya.
RLS
