Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat resmi melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.
Kepala Kejati Papua Dr. Jefferdian beserta jajarannya hadir langsung dalam prosesi yang berlangsung di aula kantor Pemerintahan setempat, Senin (18/5/2026).
Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kejati Papua beserta seluruh jajaran atas dukungan, perhatian, dan komitmen yang terus diberikan kepada Pemprov Papua Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
“Saya juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua dan jajaran KPU Papua Tengah yang terus bekerja menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di provinsi ini,” ungkapnya.
Dikatakan Gubernur, Papua Tengah adalah provinsi baru yang memiliki tantangan pembangunan yang cukup besar. Dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis tidak mudah, serta masih terdapat daerah-daerah yang membutuhkan perhatian serius dalam pelayanan dasar, konektivitas, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, Papua Tengah juga memiliki potensi yang besar.
“Kita memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, serta semangat masyarakat yang kuat untuk maju dan berkembang,” sahutnya.
Lanjut Gubernur, Pemprov Papua Tengah saat ini sedang fokus mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan visi pembangunan yaitu “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah sedang menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan gratis, pembangunan sekolah berpola asrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian, perikanan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan seluruh program tersebut, tentu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib administrasi. Karena itu, pendampingan hukum dari Kejati Papua menjadi sangat penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Kita ingin memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran benarbenar memberikan dampak nyata bagi Masyarakat,” tegasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman dan PKS ini merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.
Kerja sama ini diharapkan menjadi momentum dalam rangka pengawalan, pendampingan hukum, mitigasi risiko hukum, serta pengamanan pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah agar berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Karena itu, pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga penyelenggara negara agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terarah.
“Saya percaya bahwa sinergi antara Pemerintah daerah dan Kejaksaan Tinggi Papua akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” imbuh Gubernur.
Demikian pula kerja sama antara KPU Papua Tengah dan Kejati Papua merupakan langkah yang baik dalam mendukung penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Hal ini penting karena demokrasi yang sehat membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk dukungan hukum yang kuat agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan.
Gubernur berharap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada hari ini tidak berhenti pada dokumen administratif semata, tetapi benar-benar dilaksanakan melalui kerja nyata, koordinasi yang aktif, dan komunikasi yang baik antar lembaga.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” harapnya.
Gubernur tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
“Semoga kerja sama yang dibangun hari ini membawa manfaat yang baik bagi pembangunan Papua Tengah ke depan,” tukasnya.
HMS
