Koreri.com, Sorong – Upacara peringatan Dirgahayu ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dan Detik-detik Proklamasi di lapangan Reklamasi Sorong Modern City, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (17/8/2026) berlangsung khikmad.
Gubernur Elisa Kambu bertindak sebagai Inspektur Upacara sedangkan Ketua DPR Provinsi PBD Ortis Fernando Sagrim, S.T., M.Ak membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sang Saka Merah Putih dikibarkan Paskibra Tingkat Provinsi PBD dengan penuh tanggungjawab dan berwibawa.
Para peserta upacara peringatan Dirgahayu kemerdekaan RI ke 81 dari TNI/ Polri, Pemerintah daerah, intansi vertikal, perguruan tinggi hingga perwakilan SMA/ SMK di Papua Barat Daya.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan, peringatan HUT ke 81 RI ini menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan bangsa sekaligus melakukan refleksi terhadap cita-cita kemerdekaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
“Kemerdekaan selama 81 tahun telah menjadi fondasi bagi seluruh anak bangsa untuk hidup berdampingan dalam keberagaman suku, agama, budaya dan daerah, dari Sabang hingga Merauke,” tegasnya.
Momentum Kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun Indonesia belum selesai. Bangsa Indonesia terus menghadapi dinamika dan tantangan, namun tidak pernah berhenti bergerak untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.
Semangat tersebut juga dirasakan di Tanah Papua. 
Perjalanan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus mengalami perkembangan termasuk dalam aspek pemerintahan, pembangunan, serta pemberian ruang yang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP).
Komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan Papua antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi khusus. Kebijakan tersebut memberikan berbagai bentuk proteksi dan ruang afirmasi bagi OAP dalam kehidupan pemerintahan, politik, birokrasi maupun pembangunan.
Keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP), jalur pengangkatan anggota legislatif, ruang kepemimpinan bagi OAP serta kebijakan afirmasi dalam rekrutmen aparatur negara menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat asli Papua.
Namun, berbagai kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar ruang afirmasi yang telah tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Proteksi dan ruang kebijakan sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Orang Papua juga harus mempersiapkan diri agar mampu mengisi ruang-ruang yang telah diberikan,” cetusnya.
Menurut Gubernur Elisa, pembangunan Papua tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat. Masyarakat Papua juga harus mengambil bagian melalui peningkatan pendidikan, kapasitas, profesionalisme dan kemampuan untuk bersaing.
Perjalanan panjang pembangunan Papua menunjukkan adanya perubahan dalam keterlibatan masyarakat asli Papua di berbagai sektor pemerintahan dan pembangunan. Jika pada masa sebelumnya banyak posisi strategis diisi oleh tenaga dari luar Papua, kini semakin banyak putra-putri Papua yang tampil dan mengambil peran.
Meski demikian, pembangunan Papua tetap membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat Nusantara yang telah hidup dan menjadi bagian dari kehidupan sosial di Tanah Papua. 
“Saudara-saudara kita dari berbagai daerah di Nusantara juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan negeri ini. Kita harus berjalan bersama,” imbuhnya.
Karena itu, peringatan HUT ke-81 RI diharapkan semakin memperkokoh solidaritas, persatuan dan komitmen bersama. Seluruh elemen bangsa diajak tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Kalau kita mau maju bersama-sama, tidak ada pilihan lain selain bersatu. Kita harus mengabaikan berbagai isu yang ingin mengadu domba kita. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memajukan bangsa, termasuk membangun Papua menuju Indonesia Emas,” sahutnya.
Di sisi lain, pembangunan daerah juga membutuhkan kebijakan fiskal yang memberikan ruang lebih besar bagi Pemerintah daerah.
Pasalnya, kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, sementara sebagian lainnya masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah daerah di Papua yang memiliki kapasitas fiskal relatif terbatas. Karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan agar daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bergerak mempercepat pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Kita berharap kebijakan pemerintah pusat ke depan terus dievaluasi sehingga daerah juga diberikan ruang yang cukup untuk bergerak. Kalau semuanya hanya menunggu pusat, tentu akan ada ketimpangan. Daerah harus diberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensi masing-masing,” ujarnya.
Peringatan HUT ke-81 RI pun diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tekad seluruh masyarakat Papua dan Indonesia untuk bangkit, bersatu dan bekerja bersama.
Dari Papua Barat Daya, semangat kemerdekaan terus digaungkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
KENN
