Koreri.com, Sorong – Kapolda Papua Barat Daya (PBD) Brigadir Jenderal Pol. Gatot Haribowo,S.I.K.,M.A.P resmi memasuki masa pensiun atau purnabakti tanggal 1 Juni 2026, sehingga terjadi kekosongan jabatan.
Hingga kini dikabarkan belum ada pengganti, meski Brigjen Pol. Gatot Haribowo telah pensiun dari Kepolisian RI hampir mendekati satu bulan. Artinya secara de jure terjadi kekosongan pada jabatan Kapolda PBD.
Sejumlah pihak telah menyuarakan nama-nama figur untuk dipromosikan menduduki jabatan Kapolda PBD. Salah satunya oleh lembaga kultur orang asli Papua.
Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) mendesak agar posisi Kapolda PBD segera diisi secara definitif. Karena itu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah untuk mengakhiri kekosongan jabatan strategis tersebut.
Ketua MRPBD Alfons Kambu merekomendasikan figur OAP sebagai Kapolda definitif menggantikan Brigjen Pol. Gatot Haribowo.
Menurutnya, figur OAP dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk memimpin Polda PBD.
Ia meyakini perwira-perwira Polri asli Papua merupakan figur pemimpin yang mampu merangkul masyarakat serta memahami karakter wilayah setempat.
“Mereka adalah pemimpin yang merakyat, mampu merangkul semua elemen masyarakat, dan memiliki pengalaman panjang bertugas di berbagai daerah di Tanah Papua. Dan yang terpenting mereka asli Papua,” klaim Ketua MRPBD kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Selain itu, kedekatan secara kultur budaya akan menjadi faktor penting bagi figur calon Kapolda OAP dalam menangani berbagai persoalan keamanan yang cenderung humanis, mengedepankan langkah persuasif dalam menyelesaikan konflik, baik yang berkaitan dengan isu sosial, ideologi, maupun kriminalitas.
Pimpinan lembaga kultur OAP ini mengklaim, penyelesaian persoalan di berbagai wilayah PBD akan lebih mudah hingga mampu meredam potensi konflik dan menyelesaikan persoalan secara kondusif.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan Kapolri dapat segera mengambil keputusan untuk menetapkan figur OAP sebagai Kapolda PBD secara definitif.
Langkah ini dinilai penting guna memperkuat stabilitas keamanan serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.
“Harapannya, Kapolri dapat melihat hal ini secara serius agar kepemimpinan di Polda Papua Barat Daya segera definitif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal,”pungkasnya.
KENN
