Koreri.com, Sorong – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari program strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua Barat dalam mendukung penguatan ekosistem usaha syariah di wilayah timur Indonesia.
Sebagai wujud komitmen tersebut, KPwBI Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2026 bertajuk Torang Muamalah (Mendorong Pengembangan UMKM Halal dari Daerah) di Paragon Square, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026).
Tahun ini merupakan pelaksanaan ketiga Torang Muamalah yang mengusung tema “Penguatan Rantai Nilai Halal Daerah melalui Sinergi Ekosistem dan Inovasi Usaha Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya edukasi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus wadah promosi berbagai produk halal yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Papua Barat Daya.
Beragam kegiatan diselenggarakan dalam rangkaian Torang Muamalah 2026, diantaranya pameran produk usaha syariah (PUS), Halal Mart, layanan informasi dan edukasi ekonomi syariah, Halal Chef Competition, perlombaan dan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, serta sejumlah kegiatan edukatif lainnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan Torang Muamalah 2026.
Pertama, mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha syariah, hingga berbagai institusi terkait untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang.
“Kami ingin memperkuat kolaborasi seluruh pihak agar ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kedua, pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Papua Barat Daya.
Menurutnya, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, seperti UMKM halal, industri makanan dan minuman, fesyen muslim, sektor pariwisata, serta sektor jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.
Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan ekonomi pondok pesantren agar lebih mandiri serta meningkatkan produktivitas wakaf sebagai bagian dari penguatan ekonomi umat.
“Dengan pengembangan berbagai sektor tersebut, kami berharap ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong perekonomian Papua Barat Daya tumbuh lebih baik lagi,” katanya.
Ketiga, melalui Torang Muamalah 2026, Bank Indonesia terus meningkatkan produktivitas pelaku UMKM syariah melalui berbagai program pendampingan dan penguatan kapasitas.
Program tersebut meliputi pelatihan sertifikasi halal, sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA), fasilitasi pemasaran melalui pameran tingkat daerah maupun nasional, program Torang Halal Kuliner, hingga pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS).
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili Sekretaris Daerah, Yakob Kareth, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurutnya, ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, menghindari praktik riba dan transaksi yang merugikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan ekonomi syariah juga diharapkan mampu memberdayakan UMKM, menciptakan pemerataan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
“Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan rantai nilai halal daerah dapat berkembang mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga pemasaran. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yakob.
ZAN
