Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama Pemerintah Kota Pemkot) Sorong bergerak cepat menyikapi aksi demonstrasi yang berlangsung selama tiga hari di Kantor Gubernur setempat.
Kedua pemerintahan langsung menggelar rapat koordinasi (rakot) bertempat di Ballroom Pollaris Hotel Vega Prime Sorong, Jumat (3/7/2026).
Rakor dipimpin Penjabat Sekda Drs Yakop Kareth, M.Si yang dihadiri perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dan Pemkot Sorong
Melalui rakor ini, Pemerintah menegaskan pentingnya sinkronisasi data penerima bantuan serta memperjelas kewenangan terkait relokasi pedagang pasar.
Asisten II Setda Kota Sorong, Tajudin menyebutkan Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam penataan sektor ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyediaan fasilitas pasar yang lebih representatif di wilayah Papua Barat Daya.
Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan berkelanjutan yang telah dilakukan secara masif dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam keterangannya, Pemerintah menegaskan bahwa berbagai langkah yang diambil selama ini bukanlah kekeliruan kebijakan, melainkan bagian dari proses besar yang memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Terkait adanya perbedaan data, termasuk selisih ekonomi yang tercatat, Pemerintah memastikan akan segera melakukan penelusuran dan mencari solusi terbaik guna menjaga akurasi serta keadilan dalam implementasi kebijakan,” tegasnya.
Pemprov, lanjut Tajudin juga mengakui bahwa sejak beberapa tahun terakhir, berbagai program afirmasi dan keberpihakan kepada masyarakat Papua telah dijalankan secara konsisten.
Hal ini terlihat dari pembangunan sejumlah fasilitas ekonomi, termasuk pasar, yang ditujukan untuk membuka ruang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun demikian, pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun dinilai belum optimal. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat agar fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah merencanakan pembangunan pasar baru yang lebih representatif dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya.
Dan sembari menunggu proses pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan relokasi sementara pedagang ke kawasan depan Jupiter.
Penentuan lokasi relokasi ini telah melalui serangkaian kajian dan survei mendalam, dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, aksesibilitas, serta kapasitas area.
Lokasi tersebut dinilai strategis dan memadai untuk digunakan dalam jangka waktu sementara, bahkan hingga satu hingga dua tahun ke depan.
“Kami berharap adanya sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah kota dalam mengawal kebijakan ini. Kolaborasi ini kami nilai penting untuk memastikan seluruh kepentingan masyarakat, terutama Orang Asli Papua dapat terakomodasi secara adil dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dengan langkah ini, tegas Tajudin, Pemerintah optimistis penataan sektor perdagangan akan berjalan lebih baik serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
KENN
