Koreri.com, Jayapura – Anggota DPR Papua (DPRP) Yotam Bilasi, menyoroti pentingnya keterbukaan Pemerintah daerah dalam menjelaskan kondisi riil yang tengah dihadapi, khususnya terkait keterbatasan anggaran dan kinerja pemerintahan.
Dalam keterangannya di Jayapura, Senin (6/7/2026), Yotam menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara kepala daerah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meredam kesalahpahaman publik.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Robby Rumansara dan Wakil Bupati Kevin Totouw, harus hadir memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pimpinan daerah tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan,” ujarnya.
Yotam menilai bahwa di tengah situasi fiskal yang terbatas, Pemerintah tidak boleh memilih diam.
Sebaliknya, kepala daerah dituntut untuk aktif menyampaikan kondisi yang sebenarnya agar masyarakat memahami tantangan yang sedang dihadapi.
Menurutnya, minimnya komunikasi justru memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, termasuk di media sosial, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau tidak ada keterbukaan, masyarakat akan menilai sendiri, bahkan bisa berprasangka negatif. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.
Yotam juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa ketika kepala daerah berada di luar wilayah, maka wakil kepala daerah harus mengambil peran secara maksimal.
“Jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan di lapangan. Wakil Bupati harus difungsikan dengan baik agar pelayanan publik tetap berjalan,” tegas Yotam mengingatkan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya terjadi di Papua, tetapi juga menjadi fenomena nasional yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
Karena itu, Yotam mengimbau masyarakat untuk tidak serta-merta menyalahkan pemerintah daerah, melainkan turut memahami kondisi yang ada.
“Kita semua sedang menghadapi situasi yang sama. Ini bukan hanya terjadi di satu daerah, tetapi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada publik.
“Transparansi adalah kunci. Pemerintah harus berani menjelaskan, bukan menghindar,” pungkasnya.
EHO
