Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD)
terus mendorong percepatan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Pasalnya, hingga akhir triwulan II serapan APBD Provinsi PBD tahun 2026 belum mencapai 50 persen, artinya penggunaan anggaran setiap OPD belum berjalan maksimal.
Wakil Gubernur Ahmad Nausrau saat dikonfirmasi Koreri.com, Kamis (23/7/2026) mengakui, meski realisasi anggaran hingga akhir Triwulan II masih dibawa 50 persen, Pemprov PBD menilai percepatan belanja menjadi langkah krusial agar dampak pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat.
Dorongan tersebut ditegaskan dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Elisa Kambu bersama seluruh pimpinan OPD pada Sabtu (18/7/2026) lalu
Dalam rapat itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat realisasi program dan kegiatan.
“Memang saat ini serapan anggaran sedikit melambat, tetapi kita sudah dorong melalui rapat bersama Bapak Gubernur agar seluruh OPD segera mempercepat realisasi,” jelas Ahmad Nausrau.
Orang kedua di Pemprov PBD ini menegaskan, struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, percepatan belanja Pemerintah diyakini akan menggerakkan berbagai sektor ekonomi, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau serapan anggaran cepat, maka manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Terutama sektor pelayanan publik dan kegiatan ekonomi riil,” katanya.
Pemerintah menargetkan sebelum memasuki perubahan anggaran, realisasi serapan sudah bisa melampaui 50 persen. Hal ini penting untuk menjaga ritme pembangunan di paruh kedua tahun anggaran.
Kedepan, Pemerintah optimistis serapan anggaran dapat mencapai 90 persen hingga akhir tahun, bahkan diupayakan mendekati 100 persen.
“Target kita minimal 90 persen di akhir tahun, dan kalau bisa sampai 100 persen. Itu yang terus kita dorong,” pungkasnya.
KENN
