Koreri.com Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal sekaligus mengoptimalkan lahan pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Plt Kepala DTPHP Mimika, Abdul Haris Sudharmono, mengatakan upaya tersebut dilakukan mulai dari pembukaan dan pembersihan lahan, peningkatan produksi hingga mendorong kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (14/9/2026).
Menurut Abdul Haris, untuk komoditas pangan lokal seperti ubi kayu dan ubi jalar, produksi di Mimika saat ini sudah cukup tinggi bahkan cenderung berlebih. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga perlu memikirkan bagaimana hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Pangan lokal seperti ubi kayu dan ubi jalar itu sudah overproduksi. Tinggal bagaimana pangan lokal ini kita jadikan bahan olahan, mungkin keripik dan lain-lain,” ujarnya.
Abdul Haris menjelaskan, tugas DTPHP lebih difokuskan pada memastikan ketersediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi. Sementara pengolahan dan pemasaran membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Setelah produksi meningkat dan panen, itu ada di dinas lain. Jadi perlu kolaborasi dengan dinas terkait, termasuk perdagangan untuk pasar dan koperasi maupun UMKM untuk pengolahan hasil,” jelasnya.
Abdul Haris juga mengungkapkan, Pemkab Mimika saat ini kembali mengoptimalkan lahan pertanian sekitar 500 hektare yang sebagian sebelumnya merupakan lahan tidur.
Lahan tersebut berada di kawasan SP5, khususnya Kampung Limu Asri Barat dan Limu Asri Timur. Sebagian lahan tersebut masuk dalam program yang berkaitan dengan target pengembangan lahan pertanian sekitar 7.000 hektare melalui Program Strategis Nasional (PSN).
“Yang 500 hektare ini sudah dicetak. Itu milik daerah dan masyarakat di SP5, termasuk di Limu Asri Barat dan Limu Asri Timur. Sebagian memang masuk dalam 7.000 hektare karena selama ini dibiarkan menjadi lahan tidur,” katanya.
Sementara di SP7, kata Abdul Haris, kegiatan pertanian masih berjalan dan produksi tetap dilakukan. Kondisi irigasi di kawasan tersebut juga dinilai cukup baik sehingga pemerintah berencana memperluas pengembangan lahan pertanian.
“Kalau di SP7 ada sekitar 50 hektare yang masih aktif. Di sana ada panen dan irigasinya sangat bagus, sehingga kita akan bikin lebih luas lagi,” ujarnya.
Selain lahan yang dikelola pemerintah, pihaknya juga melihat adanya semangat masyarakat untuk membuka lahan pertanian secara mandiri.
DTPHP, lanjutnya, akan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang benar-benar serius mengembangkan pertanian, terutama mereka yang mengajukan permohonan pembukaan lahan.
“Banyak masyarakat yang meminta. Yang mengajukan proposal akan kita jawab melalui kegiatan dari pusat karena anggarannya cukup besar. Yang punya dana besar adalah kementerian,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan program pertanian tersebut, pemerintah juga mendapat dukungan melalui kerja sama Kementerian Pertanian dengan TNI untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian.
Di sektor perkebunan, DTPHP juga melakukan pemeliharaan tanaman sagu yang menjadi salah satu potensi besar Mimika.
Abdul Haris menyebut berdasarkan data DTPHP dan statistik, luas kawasan sagu di Mimika mencapai sekitar 300 ribu hektare, termasuk kawasan dusun sagu yang disebut sebagai salah satu yang terluas di Papua, khususnya wilayah Iwaka dan sekitarnya.
Untuk tahun ini, pemerintah melakukan pemeliharaan sekitar 100 hektare tanaman sagu melalui dukungan pemerintah pusat.
“Kalau pusat sudah masuk, kita buka program lainnya. Tahun ini kami menerima bantuan alat,” katanya.
Bantuan tersebut berupa sejumlah peralatan seperti mesin senso, parang, sekop dan dodos yang digunakan untuk membersihkan serta merawat tanaman sagu.
Pemeliharaan dilakukan di wilayah Pigapu dan kawasan Miyoko ke bawah. Sebelumnya, kegiatan serupa dilakukan di kawasan Kalikopi.
Menurut Abdul Haris, kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan membersihkan lahan dari semak, tetapi juga membuat akses menuju lokasi sagu menjadi lebih baik sehingga memudahkan masyarakat saat melakukan panen.
“Supaya tertata bagus, mudah dilewati untuk panen, dan tanaman pokoknya bisa tumbuh baik karena semak-semak dibersihkan,” terangnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan di sejumlah lokasi, DTPHP juga berkolaborasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendukung akses menuju lokasi kegiatan.
Sementara untuk komoditas kopi, DTPHP Mimika tahun ini belum melakukan pembukaan lahan baru. Fokus pemerintah masih pada optimalisasi tanaman kopi yang sudah ada.
“Kalau untuk kopi tahun ini tidak ada pengembangan. Pengembangan kopi tahun ini adalah optimalisasi saja, artinya tanaman yang sudah ada kita rawat dan yang mati kita sulam,” ungkapnya.
Optimalisasi tersebut dilakukan pada sekitar 20 hektare lahan yang tersebar di sejumlah lokasi.
Sementara untuk pembukaan lahan baru, DTPHP merencanakan pengembangan sekitar 100 hektare tanaman kopi di Distrik Agimuga pada tahun 2027 dengan sumber pembiayaan dari APBN.
Sebelum program tersebut dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu akan memastikan kesiapan calon petani dan calon lahan (CPCL).
“Petaninya harus ada dan masyarakat sudah harus siap melaksanakan itu,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan kopi juga terdapat di sejumlah wilayah lain, termasuk kawasan SP7 dan sekitar Mile 32. Untuk wilayah pegunungan, pengembangan sementara masih ditunda karena mempertimbangkan faktor keamanan.
Abdul Haris menegaskan, pemerintah akan terus mengoptimalkan potensi pertanian dan perkebunan Mimika dengan pendekatan kolaboratif agar peningkatan produksi dapat diikuti dengan pengolahan dan pemasaran yang mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
NUEL
