Koreri.com, Timika – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Mimika Tahun 2026 senilai Rp6,1 Triliun resmi disetujui.
DPRK Mimika bersama Pemerintah setempat menyepakati itu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan 8 fraksi dan kelompok khusus Dewan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, Senin (28/9/2026) malam.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akaz didampingi Wakil Ketua III Ester Tsenawatme dan dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, anggota DPRK, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda.
Meski menyetujui APBD Perubahan 2026, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan yang meminta Pemerintah daerah memperkuat pengawasan, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan belanja daerah berdampak langsung terhadap masyarakat.
Fraksi Golkar meminta belanja daerah sekitar Rp6,1 triliun didukung sumber pembiayaan yang jelas. Golkar juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan penyertaan modal BUMD, serta penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa.
Fraksi PKB menyoroti tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun. PKB meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran sekaligus mendorong percepatan penyerapan anggaran yang berkualitas, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian persoalan peternak lokal.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Mimika segera membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, mengevaluasi pengelolaan sampah, serta memperbaiki kinerja TAPD dan pimpinan OPD yang dinilai masih lambat menjalankan program.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menyoroti realisasi anggaran hingga triwulan III yang masih rendah, yakni sekitar 48 persen untuk keuangan dan 52 persen untuk fisik. Demokrat juga meminta transparansi terkait perbedaan angka dalam APBD Perubahan serta mendorong pemenuhan kebutuhan mendesak di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Fraksi Gerindra mendorong penyusunan roadmap peningkatan PAD yang terukur, evaluasi penyebab tingginya SiLPA, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga distrik dan kampung.
Fraksi Eme Neme Yauware meminta pemerintah meningkatkan PAD dari sektor perikanan, khususnya melalui Pelabuhan Pomako. Fraksi gabungan Perindo dan NasDem itu juga menyoroti penguatan Kamtibmas serta evaluasi disiplin ASN dan PPPK.
Adapun Fraksi Rakyat Bersatu mendorong pengelolaan Dana Otsus agar tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP), ketepatan waktu pergeseran anggaran, serta percepatan pembangunan rumah layak huni dan Masjid Raya Kabupaten Mimika.
Kelompok Khusus DPRK Mimika juga menyetujui APBD Perubahan 2026 dengan catatan bahwa ruang fiskal yang besar harus diimbangi kemampuan pemerintah mengeksekusi program di lapangan.
Kelompok Khusus meminta transparansi belanja barang dan jasa, percepatan Dana Otsus specific grant, pembangunan infrastruktur strategis, serta persiapan pembangunan perguruan tinggi negeri di Mimika.
Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akaz mengatakan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi merupakan bagian penting dalam mengawal pelaksanaan APBD Perubahan.
“Berbagai pandangan akhir yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dan kelompok khusus merupakan representasi dari aspirasi masyarakat luas,” kata Asri.
Ia menegaskan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran.
Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi kepada DPRK atas berbagai masukan selama proses pembahasan APBD Perubahan.
“Saya akan mengarahkan pimpinan OPD untuk mengevaluasi semua usulan,” ujar Johannes.
Menurutnya, besarnya APBD Mimika harus diarahkan untuk menjawab usulan masyarakat, visi dan misi kepala daerah, serta program-program prioritas pembangunan.
“Kedepannya, Pemkab Mimika dengan nilai APBD yang sangat besar ini akan fokus pada usulan, visi misi dan program prioritas,” katanya.
Johannes berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Mimika dalam lima tahun ke depan.
TIM
