Koreri.com, Ambon – Deputi I KSP Febry Tetelepta melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (20/11/2023).
Kunker tersebut dilakukannya dengan memanfaatkan KM Sabuk Nusantara 67 dan tiba sekitar pukul 17.00 WIT di Dermaga Koroing.
Tetelepta beserta rombongan dijemput Forkopimcam Babar Timur dengan sambutan adat setempat.
Dari dermaga, rombongan diarak ke Gedung Serbaguna Kantor Camat Letwurung atas permintaan 11 kepala desa dan Forkopimcam setempat.
Turut dalam rombongan, Kasubdit Preservasi Jalan Wilayah 2 Kementerian PUPR, Kepala BPJN Maluku, Kasatker Wilayah 3 Maluku, dan PPK 3.3 Maluku.
Setelah tiba di gedung serbaguna, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan pembangunan, terutama jalan.
Perwakilan masyarakat Babar Timur, yang diwakili Kepala Desa Kokwari Lex Oraplean, mengeluhkan kondisi jalan provinsi yang mirip air kali banjir saat musim hujan dan memiliki banyak kolam serta batuan saat musim kemarau.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena ruas jalan tersebut menjadi akses utama masyarakat dan pengusaha Babar Timur ke Kecamatan Babar Barat.
Ruas jalan provinsi sepanjang sekitar 40 kilometer ini memiliki mobilitas tinggi, diakses oleh pengusaha dan masyarakat Babar Timur maupun Babar Barat untuk kebutuhan ekonomi.
Lex Oraplean meminta Pemerintah mengubah status jalan provinsi tersebut ke BPJN agar pembangunannya bisa secepat lintas selatan Tepa – Emplawas dan Emplawas – Letwurung.
Deputi I KSP Febry Tetelepta menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya di dampingi Kepala BPJN Maluku dan Kepala Bidang Infrastruktur Provinsi.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ada prosedur untuk merubah status jalan, ada sumber pembiayaan lain seperti Dana Inpres untuk mempercepat pembangunan.
Tetelepta berjanji akan bertemu Bupati MBD di Tepa pada Selasa (21/11/2023) untuk menyampaikan keluhan masyarakat, termasuk koordinasi pengoperasian Rumah Sakit Pratama Babar Timur.
Disisi itu Kepala BPJN Maluku Bambang Widyarta menjelaskan prosedur pengalihan status jalan provinsi ke nasional.
Ia meminta tetap berkoordinasi dengan Pemda tingkat satu, dan bisa diusulkan menjadi jalan Inpres untuk percepatan.
RIL
