Koreri.com, Sorong – Bapperida Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Kick Off Program Dignity dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) bertempat di Gedung J. A. Jumame, Kampus STIE Bukit Zaitun Kota Sorong, Senin (6/5/2024).
Yakob Kareth, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mewakili Pemerintah Provinsi PBD membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Dalam keterangan persnya, Yakob menyampaikan Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan penyandang disabilitas.
“Pemerintah harus menggandeng teman-teman mitra yang punya profesi juga untuk mengurusi penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan regulasi. Apalagi mereka ini sudah diakui secara internasional juga dan secara berjenjang baik di internasional, nasional atau pusat kemudian daerah dari provinsi, kabupaten serta kota sehingga mereka harus diurus karena perintah itu,” terangnya.
Yakob mengakui banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang itu menyandang disabilitas mulai dari bawaan sejak lahir atau dalam perkembangan dia lahir, kemudian akibat kecelakaan kerja ataupun juga karena laka lantas maupun faktor lainnya.
Dan selama ini Dinas Sosial bersama dengan teman-teman mitra yang mengadakan program untuk mereka seperti menyediakan asrama untuk tempat tinggal mereka. Kemudian juga pelatihan di balai latihan kerja dan beberapa program lainnya.
“Khusus kita di Papua Barat Daya sebagai provinsi baru kemudian di kabupaten/ kota terdapat dua sekolah yang khusus menampung anak-anak didik yang bawaan lahirnya disabilitas yaitu SD dan SMP dulu dikelola oleh Pemerintah Kota Sorong yang lokasinya disamping diklat dan perguruan tinggi UMS. Di tengah-tengah itu ada sekolahnya SD, SMP, dan SMA. Di situ mereka yang penyandang disabilitas ini didik d situ secara khusus,” urainya.
Kemudian ada juga sekolah bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sorong tepatnya di SP3.
Yakob mengaku pernah mengunjungi sekolah tersebut bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia guna melihat keadaan atau kondisi mereka, fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan.
Saat itu, kata dia, kemampuan APBD khusus Kota dan Kabupaten Sorong sangat terbatas.
“Maka kali ini teman-teman di Provinsi Papua Barat Daya melalui Bapperida mereka punya program dengan melibatkan OPD terkait seperti Dinas Sosial dan dinas-dinas lain serta Pemerintah kabupaten dan kota kita libatkan,” kata Yakob.
Selain dua sekolah di Kota dan Kabupaten Sorong, dia berharap di tempat-tempat lain juga ada dan melalui kegiatan ini pasti akan jelas tahu jumlahnya. 
Selanjutnya kedepan, pasti Pemerintah akan merencanakan pelatihan ataupun kerjasama sehingga ini bisa terbuka luas.
“Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui pemerintah juga tahu bahwa ini menjadi urusan bersama dimana ada provinsi, ada kabupaten dan kota bisa berkolaborasi/sharing dana dan sebagainya menyiapkan fasilitas, termasuk kerja sama dengan yayasan yang selama ini mengurus ataupun membina mengasuh mereka. Pemerintah juga bisa mangcover bagian ini untuk membantu,” sambungnya.
Dengan adanya kegiatan yang laksanakan di PBD ini, diharapkan kedepan melalui APBD akan ada keberpihakan dari Provinsi.
“Kalau sudah ditangani provinsi maka pasti akan menjadi perhatian seperti sarana-prasarana yang ada di Km 8 maupun yang ada di SP3 atau juga di tempat-tempat baru semisal dijumpai di Sorong Selatan, Tambrauw ataupun Maybrat bisa didata kemudian di investarisir dengan baik,” tandasnya.
Yakob berharap, melalui kegiatan seperti ini bisa diketahui jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di PBD secara rinci berapa laki-laki, berapa perempuan juga berapa anak-anak.
“Sehingga mereka para penyandang disabilitas ini juga akan mendapatkan pelayanan yang sama dari Pemerintah,” pungkasnya.
ZAN
