Koreri.com, Sorong– Pagu anggaran pada APBD induk Papua Barat Daya tahun 2025 untuk Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana (KP2B) dan Satpop PP tidak memadai.
Alokasi anggaran tersebut hanya digunakan untuk operasikan dinas yang didalamnya ada 3 bidang masing-masing Bencana Alam, Damkar dan Satpol Pamong Praja.
Sekretaris Dinas KP2B Provinsi Papua Barat Daya Dorce Jitmau kepada wartawan, Kamis (19/12/2024) mengaku pagu anggaran yang dialokasi TAPD kepada dinas yang dipimpinnya sangat kecil namun tidak merincikan besaran nominalnya.
“Anggaran itu hanya untuk operasional tapi untuk kegiatan tidak cukup,” ungkap Dorce kepada wartawan usai menghadiri hearing bersama komisi IV DPR Papua Barat Daya di Hotel Aston Sorong, Kamis siang.
Untuk serapan anggaran maksimal dan tepat sasaran maka diusulkan agar 3 bidang di dinas KP2B dimekarkan menjadi masing-masing OPD sehingga punya kewenangan sendiri.
Menurut Dorce, ketika Bencana Alam menjadi dinas sendiri maka bisa melaksanakan program kerja yang membantu masyarakat, begitu juga dengan Pemadam Kebakaran, serta Satuan Polisi Pamong Praja.
Dengan masing-masing mengurus program sampai dengan personilnya maka serapan anggaranya meningkat, bantuan dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan OPDnya.
“Kita usul kepada DPR Papua Barat Daya untuk Pemadam Kebakaran, Bencana Alam dan Satpol PP dipisahkan menjadi OPD masing-masing,” kata Dorce.
Dorce berharap, usulan yang disampaikan itu menjadi prioritas DPR Papua Barat Daya untuk menyampaikan kepada Gubernur sehingga dapat direalisasi pada tahun anggaran 2025.
KENN
