Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) melalui Komisi II Bidang Kesejahteraan Rakyat menemukan salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan siswa SMA Taruna Kasuari Nusantara.
Wakil Ketua II DPRP PB Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H mengungkapkan adanya ketidakseimbangan serius antara jumlah siswa dan fasilitas pendukung di SMA Taruna Kasuari Nusantara.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Hotel Vitta Manokwari, Jumat (24/4/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah tersebut mengalami lonjakan penerimaan siswa yang melebihi standard operasional prosedur (SOP) selama dua tahun terakhir.
Sesuai SOP, standard seleksi siswa seharusnya maksimal 100 orang, yang kemudian disaring kembali menjadi 80 orang menyesuaikan kapasitas ruangan. Namun, realita di lapangan menunjukkan angka yang kontras.
Contohnya di tahun 2023, penerimaan siswa bisa membengkak hingga 160 siswa, sedangkan di tahun 2024 mencapai 130 siswa.
“Ini artinya kapasitas ruangan dengan skema standard yang ada di sekolah sudah tidak sesuai lagi,” jelas Sase saat memberi keterangan pers usai RDP.
Kondisi ini lanjut dia, berdampak langsung pada fasilitas asrama, dimana satu kamar yang idealnya diisi empat orang, kini harus menampung hingga delapan orang. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi pada fasilitas fisik, tetapi juga pada rasio tenaga pengajar.
Oleh karena itu, Sase menilai, situasi ini dapat mengganggu kondisi psikologis siswa dan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.
“Bayangkan satu kamar diisi delapan orang, itu sangat tidak layak dari sisi standard pendidikan berpola asrama,” sorotnya.
Menyikapi temuan tersebut, DPRP PB telah menyepakati beberapa poin strategis bersama Dinas Pendidikan untuk dilaksanakan segera.
Diantaranya, Dinas Pendidikan telah diminta segera merealisasikan pembangunan fasilitas SMK Kasuari Nusantara di Warmare, dengan target sudah beroperasi pada 2027 mendatang.
Selain itu, DPR Provinsi juga meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan penambahan tenaga pengajar serta pengawas agar rasio guru dan murid kembali seimbang.
“Siswa ini sudah ada, tidak mungkin kita kurangi atau suruh berhenti. Solusinya adalah dinas harus mengevaluasi kebutuhan tambahan tenaga pengajar dan mempercepat fasilitas fisik agar persoalan ini terjawab,” pungkasnya.
KENN
