Koreri.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mulai mematangkan langkah percepatan pembangunan daerah dengan menggandeng pemerintah pusat melalui skema pendanaan APBN dan kolaborasi lintas sektor.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua (KEPPOKP) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
“Kami sudah melakukan inventarisasi program prioritas yang diharapkan bisa didukung pendanaan cepat melalui APBN, baik dari kementerian maupun lembaga terkait,” ujar Bupati Rettob dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, pertemuan awal tersebut dihadiri sejumlah kementerian strategis seperti Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan.
Ke depan, pembahasan juga akan diperluas ke sektor perumahan dan bidang lainnya.
Rettob menjelaskan, fokus utama saat ini adalah menyiapkan bahan presentasi komprehensif terkait program pembangunan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah.
“Kami akan menyusun presentasi per sektor, lalu memaparkannya ke masing-masing kementerian agar ada kejelasan dukungan program,” katanya. 
Ia menegaskan, Mimika menargetkan diri menjadi pusat distribusi dan hub utama di wilayah Papua.
Untuk mencapai target tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, seperti pengembangan pelabuhan, bandara, serta jaringan jalan.
“Kedepan Mimika harus menjadi pusat distribusi, pusat industri, dan pusat jasa di Tanah Papua,” ujarnya.
Namun, Rettob mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi spesifik Papua.
“Banyak regulasi masih bersifat umum, padahal Papua memiliki karakteristik yang berbeda. Ini perlu penyesuaian agar percepatan pembangunan bisa berjalan efektif,” katanya.
Selain mengandalkan APBN, Pemkab Mimika juga membuka peluang pembiayaan melalui skema kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Pembangunan jalan misalnya, meskipun kewenangan daerah, bisa didorong melalui APBN. Ini yang sedang kami sinkronkan agar percepatan bisa terjadi,” ucap Rettob.
Ia berharap, hasil koordinasi dengan kementerian dan lembaga dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret yang berdampak langsung pada percepatan pembangunan di Mimika.
“Target kami jelas, bagaimana Mimika bisa berkembang cepat dan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi di Papua,” kata dia.
EHO
