Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai menyiapkan langkah untuk memperkuat basis data Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Gubernur Papua Tengah memerintahkan Biro Pemerintahan untuk melakukan rekrutmen petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data OAP di delapan kabupaten.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan kebutuhan terhadap data OAP yang akurat menjadi penting karena selama ini Pemerintah masih menghadapi kendala dalam menentukan arah kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Tujuan rekrutmen petugas ini supaya melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data OAP yang benar-benar akurat, bukan berdasarkan perkiraan,” kata Emanuel dalam siaran persnya, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, ketidakakuratan data dapat berdampak pada pelaksanaan berbagai program yang ditujukan bagi OAP. Kondisi tersebut berpotensi membuat bantuan maupun program pemerintah tidak sepenuhnya menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, petugas lapangan yang direkrut nantinya diharapkan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk memastikan jumlah serta sebaran OAP dapat terdata dan terverifikasi dengan baik.
Pendataan tersebut mencakup delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika.
“Berapa OAP di Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika, itu yang harus dipastikan melalui proses pendataan dan verifikasi,” ujarnya.
Emanuel menegaskan, data yang valid akan menjadi salah satu fondasi penting dalam merancang berbagai kebijakan khusus bagi OAP.
Tanpa proses verifikasi dan validasi yang baik, pemerintah dinilai akan kesulitan menentukan prioritas kebijakan maupun menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, rekrutmen petugas pendataan tersebut juga diharapkan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki pekerjaan, untuk terlibat langsung dalam proses pendataan di lapangan.
“Rekrutmen ini juga membuka lapangan kerja bagi para pengangguran untuk ikut serta dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data OAP,” kata Emanuel.
Pemprov Papua Tengah berharap proses pendataan tersebut dapat menghasilkan basis data OAP yang lebih akurat, sehingga kebijakan dan program pemerintah ke depan dapat dirancang berdasarkan kondisi riil masyarakat di delapan kabupaten.
HMS
