Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus mendorong pengkajian berbagai isu strategis dan persoalan pembangunan di wilayah itu.
Kali ini, melalui giat Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Nabire, Kamis (1/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun pandangan berbagai pemangku kepentingan sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” demikian disampaikan Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Herman Kayame, S.T., M.T pada pembukaan FGD.
Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, disertai kekayaan budaya serta karakteristik wilayah yang beragam. Namun, di sisi lain, provinsi ini juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.
“Karena itu, pengkajian terhadap isu strategis dinilai penting agar kebijakan dan program yang disusun pemerintah benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi Masyarakat,” imbuhnya.
FGD, lanjut Gubenrur, diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi persoalan, pemetaan akar masalah, hingga rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan Papua Tengah.
Pendekatan tersebut juga diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas.
“Mulai dari memahami persoalan yang harus diselesaikan, penyebabnya, kelompok masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang dibutuhkan, hingga indikator keberhasilannya,” bebernya.
Dalam prosesnya, masyarakat ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Suara masyarakat, kondisi sosial budaya, karakteristik geografis, kebutuhan kelompok rentan, serta potensi lokal menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah provinsi, kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah diperlukan mengingat sejumlah persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor maupun satu perangkat daerah.
Melalui FGD tersebut, hasil kajian diharapkan memperkuat penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Kebijakan pembangunan tidak hanya diharapkan memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki relevansi dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus realistis, terukur, implementatif, dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangan dan tugas masing-masing,” tegasnya.
Pada akhirnya, seluruh proses pengkajian tersebut diarahkan pada satu tujuan, yakni menghadirkan perencanaan pembangunan Papua Tengah yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
HMS
