Koreri.com, Timika – Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang sementara menjalani studi di Manokwari, Provinsi Papua Barat dilaporkan mengalami kesulitan, terlantar, bahkan harus keluar dari tempat tinggal atau kontrakan mereka.
Hal itu terjadi pasca Bupati Didimus Yauli resmi memberlakukan kebijakan untuk tidak lagi menyuplai dana bagi mahasiswa dan pelajar asal daerah itu.
Pemerintah setempat langsung menghentikan dukungannya dan tidak bersedia lagi memenuhi pembiayaan pendidikan, biaya asrama/kontrakan, serta kebutuhan pendidikan lainnya.
Terhitung sejak Sabtu (3/10/2026), ratusan mahasiswa asal Yahukimo, terpaksa harus tidur di halaman gereja Jemaat Misia Manokwari setelah terusir dari kontrakannya.
Merespon itu, Tokoh Intelektual Mepago Yohan Zonggonau, S.Kom., M.M., beraksi keras.
Ia menyampaikan rasa kecewanya, prihatin, dan mengecam keras pemberlakuan penghentian bantuan dimaksud apabila benar kejadian itu.
“Bagi kami, persoalan pendidikan anak-anak Papua bukan persoalan kecil. Ini menyangkut masa depan generasi Papua dan masa depan Tanah Papua,” kecamnya kepada Koreri.com di Timika, Senin (5/10/2026).
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan yang dihadapi mahasiswa dan pelajar tersebut.
“Kami juga meminta perhatian langsung Pemerintah provinsi dan para kepala daerah terkait agar kondisi seperti ini tidak dibiarkan berlarut-larut,” desak Yohan.’
Dia mengingatkan bahwa Papua membutuhkan anak-anak yang berpendidikan,
berintelektual, memiliki keahlian dan mampu kembali membangun daerahnya.
“Karena itu, jangan sampai satu orang anak Papua pun kehilangan kesempatan menempuh pendidikan hanya karena persoalan biaya pendidikan, asrama, kontrakan, maupun keterlambatan akibat kebijakan pemerintah,” tekan Yohan.
Dana pendidikan harus dipandang sebagai investasi pembangunan manusia Papua, bukan sekadar pengeluaran dalam APBD.
“Kami sangat prihatin apabila pada masa kampanye politik pendidikan gratis dan keberpihakan kepada generasi Papua selalu disampaikan sebagai janji kepada masyarakat, tetapi setelah menjadi kepala daerah justru masih ditemukan mahasiswa dan pelajar Papua yang mengalami kesulitan mempertahankan pendidikannya,” sorotnya.
Otonomi Khusus harus terasa manfaatnya bagi generasi Papua.
Salah satu ukuran keberhasilannya adalah semakin banyak anak-anak asli Papua yang memperoleh akses pendidikan yang layak, menyelesaikan kuliah, memperoleh keterampilan dan kemudian kembali mengabdi untuk membangun tanah kelahirannya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak:
1. Pemerintah Kabupaten Yahukimo segera turun tangan dan memastikan kebutuhan pendidikan serta tempat tinggal mahasiswa dan pelajar Yahukimo di Manokwari dapat diselesaikan.
2. Pemerintah segera melakukan pendataan dan verifikasi langsung terhadap mahasiswa/pelajar yang terdampak agar bantuan diberikan secara tepat dan transparan.
3. Pemerintah provinsi terkait ikut melakukan koordinasi dan pengawasan sehingga tidak ada anak Papua yang harus berhenti kuliah karena persoalan pembiayaan.
4. Pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa, orang tua, dan pihak terkait untuk mendapatkan penyelesaian yang cepat dan berkelanjutan.
5. Kebijakan pendidikan bagi anak-anak Papua harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya slogan politik menjelang pemilihan kepala daerah.
Potret mahasiswa Papua yang kesulitan tempat tinggal dan biaya pendidikan adalah keadaan yang sangat miris dan memalukan apabila Pemerintah membiarkannya tanpa penyelesaian.
“Mari kita selamatkan pendidikan anak-anak Papua. Jangan biarkan generasi yang seharusnya dipersiapkan menjadi dokter, guru, insinyur, ekonom, ahli hukum, birokrat, pengusaha dan pemimpin masa depan justru kehilangan kesempatan karena persoalan biaya,” imbuhnya.
“Jangan batasi satu pun anak Papua untuk sekolah dan kuliah. Mereka adalah investasi terbesar untuk masa depan Tanah Papua,” tukas Yohan Zonggonau.
Sebelumnya sebagaimana kabar yang beredar, Pemerintah Kabupaten Yahukimo disebutkan menghentikan seluruh bantuan pendidikan yang disalurkan ke mahasiswa dan pelajar yang menjalani studi di Manokwari, Papua Barat.
Pernyataan tersebut kabarnya disampaikan Bupati setempat Didimus Yauli sebagaimana yang dikutip dari media sosial yang beredar.
“Kami membatalkan semua perhatian bantuan untuk kota studi Manokwari dan rencana bangun asrama, rencana beli tanah pembangunan asrama kemudian kontrakan, biaya listrik, biaya air, beasiswa, bantuan sosial kepada mahasiswa itu kami hentikan dan kami minta untuk mahasiswa satu membuktikan semua tuduhan ini Kemudian yang kedua mempertanggung jawabkannya. Dengan demikian untuk Manokwari hari ini kita close terkunci,” demikian pernyataan tegas yang disampaikannya.
EHO
