Koreri.com, Sorong – Pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Sorong didorong memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan penyebaran HIV/AIDS, menyusul tingginya angka kasus penyakit tersebut di wilayah ibu kota Provinsi Papua Barat Daya tersebut.
Wali Kota Sorong diwakili Asisten III, Musa Fonataba saat membuka Building Awareness and mobilizing domestik resources Wosrkshop for sustainability of HIV Program di Hotel Vega Prime, Selasa (6/10/2026) mengatakan Pemerintah memiliki tanggung jawab berkolaborasi dengan LSM menurunkan angka HIV/AIDS.
Kolaborasi tersebut dinilai penting dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Yayasan Sorong Sehati, lembaga keagamaan, BP3OKP, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kota Sorong saat ini berada di peringkat pertama kasus HIV di Tanah Papua, tingginya mobilitas penduduk dan posisi Sorong sebagai pintu masuk menuju Papua Barat Daya dan wilayah Papua dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular.
Selain HIV/AIDS, perhatian juga perlu diberikan terhadap tuberkulosis (TB) dan malaria yang masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat di Kota Sorong.
Ketiga penyakit tersebut menjadi bagian dari program ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Di Dinas Kesehatan ada program ATM, yakni AIDS, TB dan malaria. Kegiatan ini bisa disinkronkan dengan Yayasan Sorong Sehati untuk bersama-sama menangani kasus HIV/AIDS di wilayah Kota Sorong,” ujar Musa Fonataba
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau sektor kesehatan. Dukungan organisasi keagamaan, gereja, dunia usaha, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat edukasi dan pencegahan.
Musa juga menekankan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi kepada umat mengenai pola hidup sehat serta menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV.
“Di kelompok keagamaan bisa ada seruan kepada umat untuk hidup sehat dan tidak melakukan hal-hal yang berisiko,” katanya.
Selain penguatan edukasi, pemerintah daerah juga didorong memastikan keberlanjutan pembiayaan program HIV/AIDS, TB, dan malaria melalui pengalokasian anggaran daerah.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan yang mendorong peningkatan kesadaran, komitmen pendanaan, serta kapasitas pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengalokasikan sumber daya domestik bagi keberlanjutan program ATM.
“Bagaimana kita meningkatkan pemahaman lintas sektoral mengenai potensi pembiayaan domestik untuk keberlanjutan HIV/AIDS,” ujarnya.
Musa berharap seluruh organisasi dan pemangku kepentingan yang hadir dapat menjadi penyambung informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat dukungan terhadap Yayasan Sorong Sehati dan Dinas Kesehatan.
“Bapak-Ibu, mari kita bergandengan tangan untuk saling menopang dalam mewujudkan masyarakat di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong, yang sehat secara jasmani, rohani, dan mental,” pungkasnya.
KENN
