Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan Aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA), sekaligus menggelar Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Forum Satu Data Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (3/11/2026) dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si., didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, S.T., M.Si.
Giat tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika yang turut dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Johannes Rettob dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Yohana Paliling menyampaikan bahwa di era transformasi digital, data menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan berbasis data,” ujarnya
Bupati menjelaskan bahwa peluncuran Aplikasi MAITUA merupakan salah satu langkah strategis Pemkab Mimika dalam memperkuat integrasi dan pengelolaan data antarperangkat daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
“Aplikasi MAITUA ini diharapkan menjadi sarana untuk mendukung integrasi data antarperangkat daerah, mengurangi perbedaan data, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, serta menyediakan data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yohana menekankan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan aplikasi, tetapi juga membutuhkan komitmen, koordinasi, serta kolaborasi yang kuat dari seluruh unsur pemerintahan.
“Kita tidak boleh lagi bekerja secara terpisah-pisah. Kita harus membangun pemerintahan yang terintegrasi, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil. Setiap perangkat daerah wajib menyampaikan data secara tepat waktu, melakukan pemutakhiran berkala, serta memastikan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Menurut Bupati, Forum Satu Data memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi untuk menyamakan visi, persepsi, dan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi di Kabupaten Mimika.
“Melalui forum ini, kita dapat menyepakati data prioritas, menerapkan standar data dan metadata, memperkuat interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk sesuai ketentuan Satu Data Indonesia. Jangan biarkan perbedaan data antarperangkat daerah menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Yohana juga meminta Diskominfo Mimika selaku Walidata untuk terus memperkuat koordinasi, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dan integrasi data di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, BPS Mimika selaku Pembina Data Statistik bersama seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas statistik sektoral guna menghasilkan data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang kita hasilkan bukan sekadar kumpulan angka atau dokumen administrasi, tetapi harus benar-benar menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, evaluasi kinerja pemerintah, serta menjawab kebutuhan masyarakat Mimika,” tukasnya.
Yohana berharap Aplikasi MAITUA dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya Forum Satu Data dalam menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama.
Melalui peluncuran Aplikasi MAITUA dan penguatan Forum Satu Data, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan semakin mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
TIM
