Koreri.com, Timika – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan di level nasional.
Terbaru, Mimika berhasil meraih peringkat Terbaik Pertama kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III, Selasa (17/11/2026) malam.
Prestasi ini menempatkan Mimika di atas Kabupaten Sorong yang meraih posisi kedua dan Kabupaten Sarmi di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan Pemkab Mimika dalam membangun tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) yang semakin baik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penilaian tingkat nasional dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman RI.
Pengumuman penghargaan disiarkan langsung melalui kanal YouTube NTV Channel. Prosesi penyerahan penghargaan turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Tidak hanya memperoleh pengakuan atas kinerja pelayanan, Kabupaten Mimika juga mendapatkan dukungan sarana operasional dari Kementerian Dalam Negeri berupa 20 unit sepeda motor dan dua unit printer KTP elektronik.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat mobilitas petugas Dukcapil, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan memiliki peran penting sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan hingga penyaluran bantuan sosial.
Menurut Tito, lebih dari 98 persen penduduk Indonesia telah tercatat dalam basis data kependudukan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pemerintah bersama DPR RI juga tengah membahas penyempurnaan Undang-Undang Adminduk serta penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia guna memperkuat integrasi data kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di berbagai sektor pelayanan publik.
“Siapa yang paling rapi, daerah paling rapi menyelenggarakan kedukcapilan, kita berikan penghargaan,” ujar Tito.
Bagi Kabupaten Mimika, penghargaan ini bukan sekadar capaian dalam kompetisi antardaerah.
Lebih dari itu, prestasi tersebut menjadi dorongan untuk terus memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan adminduk secara mudah, cepat, dan tepat.
Sebab, kualitas pelayanan pemerintah pada akhirnya tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dengan raihan peringkat pertama nasional ini, Pemkab Mimika diharapkan terus menjaga kualitas tata kelola adminduk dan memperluas akses pelayanan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
TIM












