Koreri.com, Sorong – Pemerintah Kota Sorong mulai mematangkan rencana hibah areal Hak Pengelolaan (HPL) 02 di Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes, kepada masyarakat Moi.
Langkah ini dilakukan dengan mengoordinasikan aspek pertanahan, administrasi aset, dan kepastian hukum sebelum proses hibah dilaksanakan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi teknis di Ruang Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Pjs. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Musa Fonataba, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jeremias Gembenop.
Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong bersama jajaran, Kepala Distrik Maladum Mes, pimpinan OPD terkait, kuasa hukum Pemkot Sorong, serta perwakilan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Musa menekankan pentingnya memastikan status aset, luas lahan, serta kondisi masyarakat yang selama ini telah menempati kawasan HPL 02.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut perlu diteliti secara cermat agar rencana hibah dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong juga mengingatkan agar proses tersebut mengacu pada ketentuan hukum pertanahan dan administrasi pengelolaan aset pemerintah.
Selain itu, aspek adat dan kondisi sosial masyarakat perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan masyarakat Moi.
Dalam pembahasan dijelaskan bahwa proses pengalihan pengelolaan HPL 02 harus diawali dengan pelepasan dan penghapusan aset oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Selanjutnya, Pemerintah Kota Sorong perlu mengajukan kembali permohonan HPL atas nama Pemkot Sorong.
Setelah seluruh tahapan administrasi dan persyaratan hukum terpenuhi serta memperoleh penetapan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan, pemanfaatan lahan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Asisten I meminta bidang aset bersama Bagian Pemerintahan dan Dinas Pertanahan segera berkoordinasi untuk memproses pengurusan HPL 02 sesuai arahan Kantor Pertanahan.
Pemkot Sorong juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat Moi, terutama menyangkut kepastian status lahan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas wilayah tersebut.
Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah berharap rencana hibah HPL 02 dapat diproses secara tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat adat sebagai bagian dari kehidupan sosial di Kota Sorong.
RED












