DPMPTSP PBD Sasar 150 Pelaku Usaha, Perkuat Pendampingan Perizinan

DPMPTSP PBD Pelatihan bagi 150 Pelaku Usaha2
Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan serta ESDM yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (19/11/2026) / Foto: Suzan

Koreri.com, Sorong – Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memiliki potensi sumber daya alami yang besar khususnya pada sektor pelautan dan perikanan yang masih perlu dibenahi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan potensi SDA yang ada, Pemerintah PBD terus memperkuat pelayanan dan pendampingan perizinan berusaha guna mendorong investasi yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

Penguatan pelayanan perizinan dinilai penting agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara optimal melalui kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan kemudahan akses informasi, konsultasi, serta pendampingan dalam proses pengurusan perizinan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi PBD tersebut diikuti sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri atas 100 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta 50 pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Gubernur Elisa Kambu, yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Viktor Solossa, menegaskan bahwa investasi di daerah tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk.

DPMPTSP PBD Pelatihan bagi 150 Pelaku UsahaInvestasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.

Dikatakan terdapat sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan investasi, diantaranya kelestarian lingkungan, keterlibatan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan pengusaha daerah, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Pelayanan perizinan yang mudah dipahami, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian berusaha merupakan salah satu instrumen untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam tindakan nyata,” imbuhnya.

Gubernur juga meminta DPMPTSP memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah teknis agar pelaku usaha mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan standar pelayanan perizinan.

“Para pelaku usaha agar menjalankan kegiatan sesuai izin yang dimiliki, memenuhi seluruh kewajiban yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar lokasi usaha,” pintanya.

Sementara itu, mewakili Kepala DPMPTSP PBD Herry Widjasena mengatakan, pihaknya tidak hanya memberikan pelayanan perizinan, tetapi juga mendampingi pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi.

“PTSP ini ibaratnya merupakan mitra bagi pelaku usaha. Tugas kami memastikan kegiatan usaha mereka berjalan dengan baik, baik dari sisi perizinan maupun kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Herry mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2026, sebanyak 663 pelaku usaha di Papua Barat Daya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Namun, pemerintah masih perlu memetakan lokasi dan perkembangan kegiatan usaha tersebut, baik di Kota Sorong maupun kabupaten lainnya.

DPMPTSP PBD Pelatihan bagi 150 Pelaku Usaha3Selain kepemilikan izin, pelaku usaha juga diminta tertib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala.

Data tersebut diperlukan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Untuk mempermudah pelayanan, DPMPTSP mengoptimalkan layanan bantuan atau help desk bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pengurusan perizinan, termasuk proses administrasi dan penginputan data.

Herry menjelaskan, persoalan yang belum dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota dapat diteruskan ke pemerintah provinsi untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan kantor perwakilan Kementerian Investasi/BKPM di Makassar.

“Kalau ada persoalan dari kabupaten/kota yang belum mampu diselesaikan, bisa dinaikkan ke provinsi. Sekarang koordinasi tidak harus langsung ke pusat, karena sudah ada kantor perwakilan di Makassar yang membantu penyelesaian masalah investasi,” jelasnya.

Ia mengakui, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan elektronik.

Selain itu, keterbatasan anggaran membuat kegiatan pendampingan belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha.

Dari target sekitar 600 pelaku usaha, pendampingan yang saat ini dapat difasilitasi baru menjangkau sekitar 100 pelaku usaha sektor perikanan.

Karena itu, DPMPTSP membuka layanan konsultasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan.

Jika terdapat kendala, petugas akan memberikan pendampingan atau mengarahkan pelaku usaha ke DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota sesuai kewenangan.

“Prinsipnya, seluruh jajaran pelayanan perizinan memiliki tanggung jawab yang sama untuk membantu pelaku usaha,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, DPMPTSP PBD berharap pelaku usaha semakin memahami prosedur dan kewajiban perizinan sehingga kegiatan investasi dapat berjalan tertib, memiliki kepastian hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

ZAN