Bupati Orideko Warning OPD-PPK Tak Main-main Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkab R4 Kejari Sorong Pengadaan Barang dan Jasa
Pose bersama peserta giat Sosialisasi, Pelayanan, dan Pendampingan Hukum dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Jumat (20/11/2026) / Foto: Ist

Koreri.com, Waisai –  Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam memberikan warning kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar menjalankan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditegaskan Bupati, pada setiap tahapan pengadaan harus dilakukan dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Sebab, ketidakpatuhan terhadap prosedur maupun kelalaian dalam pengelolaan anggaran berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Untuk itu, Orideko meminta seluruh OPD dan PPK tidak ragu memanfaatkan layanan konsultasi serta pendampingan hukum, termasuk berkoordinasi dengan Kejaksaan sebelum mengambil keputusan strategis.

Hal ini ditegaskan Bupati Orideko Burdam saat membuka kegiatan Sosialisasi, Pelayanan, dan Pendampingan Hukum dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan kolaborasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sorong itu dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frenkie Son, S.H., M.M., M.H., bersama jajaran sebagai narasumber, Sekretaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusup Salim, M.Si., serta para pimpinan OPD dan PPK di lingkungan Pemkab Raja Ampat.

Dalam sambutannya, Orideko mengatakan, pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan program pembangunan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi, pemahaman hukum, dan integritas aparatur dalam melaksanakan tugas.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang membutuhkan pengawasan serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, harus berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena itu, kita semua dituntut bekerja dengan cermat dan hati-hati,” tegasnya.

Sosialisasi dan pendampingan hukum tersebut merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara khusus mengingatkan pimpinan OPD dan PPK agar tidak menunggu munculnya persoalan sebelum mencari pendampingan hukum. Konsultasi justru perlu dilakukan sejak tahap awal sehingga setiap kebijakan dan keputusan memiliki landasan hukum yang jelas.

“Saya berharap para pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen memanfaatkan layanan dan pendampingan hukum ini sebaik-baiknya, serta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan, bukan setelah masalah muncul,” tandasnya.

Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sorong, Orideko berharap tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Raja Ampat semakin tertib, transparan, akuntabel, dan efektif serta mampu meminimalkan risiko hukum.

Perlindungan Pekerja Konstruksi Jadi Perhatian

Selain menyoroti tata kelola pengadaan barang dan jasa, Orideko juga mengingatkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor konstruksi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Raja Ampat, mulai dari jalan, dermaga, gedung sekolah hingga fasilitas kesehatan, tidak terlepas dari kontribusi para pekerja yang setiap hari menghadapi berbagai risiko keselamatan di lapangan.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan atau rampungnya sebuah proyek. Keselamatan dan pemenuhan hak para pekerja yang terlibat juga harus menjadi perhatian pemerintah maupun penyedia jasa konstruksi.

Karena itu, sosialisasi jaminan sosial pekerja konstruksi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemberi kerja, penyedia jasa, pekerja, serta perangkat daerah mengenai pentingnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Orideko berharap, pembangunan di Raja Ampat dapat berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

RED