Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Daerah Teluk Bintuni menyuarakan aspirasi masyarakat adat Suku Sebyar terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas alam (migas). Desakan tersebut agar Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 segera direvisi sehingga pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam lebih memperhatikan kepentingan daerah penghasil dan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Aspirasi tersebut disampaikan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy,S.E.,M.H dalam forum pembahasan dan pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 mengenai pembagian DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Provinsi Papua Barat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat yang berlangsung di Ballroom Koprey, Hotel Vitta Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat, pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta jajaran perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten.
Dalam kesempatan itu, Bupati Anisto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat yang telah menginisiasi forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) tersebut. Menurutnya, pembahasan revisi Perdasus merupakan momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah penghasil migas, khususnya masyarakat adat Suku Sebyar di Kabupaten Teluk Bintuni.
Ia menegaskan, usulan revisi regulasi tersebut bukanlah tuntutan yang muncul secara tiba-tiba. Aspirasi itu merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan pada 6 Oktober 2025 yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, DPRK Teluk Bintuni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), forum masyarakat adat Suku Sebyar, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh perempuan.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh elemen menyepakati perlunya peninjauan kembali aturan pembagian DBH migas karena dinilai belum mengakomodasi kepentingan daerah penghasil maupun masyarakat adat yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
Menurutnya, skema pembagian DBH migas yang berlaku saat ini perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan asas by origin atau berdasarkan daerah asal penghasil sumber daya alam. Dengan demikian, kabupaten yang menjadi lokasi utama produksi migas semestinya memperoleh alokasi yang lebih proporsional.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pengaturan mengenai penyaluran dana pemberdayaan masyarakat adat hingga menyentuh langsung masyarakat pemilik hak ulayat. Padahal, menurutnya, berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, peraturan pemerintah, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Menteri Keuangan, telah menjadi landasan pengelolaan dana bagi hasil.
Anisto menyebutkan, alokasi dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 10 persen yang telah diamanatkan dalam ketentuan terkait dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat di daerah penghasil karena sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan tingkat provinsi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan sejumlah ketentuan tambahan dalam perubahan Perdasus tersebut. Usulan itu bertujuan mengatur pemanfaatan dana yang diterima kabupaten agar lebih terarah, adil, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Adapun sektor yang diusulkan meliputi pembiayaan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP), peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi, pemberdayaan masyarakat adat, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat pemilik hak ulayat.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga mengusulkan alokasi dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development), serta pembangunan infrastruktur khusus di wilayah adat yang menjadi lokasi kegiatan operasi hulu migas.
Melalui usulan perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap regulasi pembagian DBH migas dapat memberikan kepastian alokasi yang lebih berkeadilan, sekaligus memastikan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat turut merasakan manfaat dari pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayahnya.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap aspirasi masyarakat adat Suku Sebyar tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Raperdasus, sehingga perubahan regulasi nantinya mampu mengakomodasi kepentingan daerah penghasil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
MGH












